Besok Wajib Masker Dimulai Di Banjarmasin

Penegakan Protokol Covid-19 Saat PSBB Di Banjarmasin (Dok RRI)

KBRN, Banjarmasin : Peraturan Walikota (Perwali) Banjarmasin Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan pada Masa Pandemi Covid-19 resmi diterbitkan.

Dalam Pasal 12, sejumlah sanksi dilayangkan jika masyarakat tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan Covid-19 terkait wajib masker.

Mulai teguran lisan dan tertulis, pembubaran kerumunan, sanksi fisik maupun sosial, penyitaan identitas seperti KTP, hingga penutupan sementara tempat usaha.

Namun yang paling disoroti yakni sanksi denda maksimal Rp 100 ribu dan sempat menuai pro-kontra.

Lantaran aturan soal denda hanya boleh ditetapkan di Peraturan Daerah (Perda). Bukan di Peraturan Walikota (Perwali) atau pun Peraturan Gubernur (Pergub).

Kendati demikian, Perwali yang mengatur soal denda diterbitkan pada 10 Agustus lalu ini resmi ditetapkan, seiring dengan terbitnya Intruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020.

Dalam Inpres tersebut, Joko Widodo meminta gubernur, bupati, atau walikota di seluruh Indonesia untuk menetapkan dan menyusun peraturan yang memuat sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan.

Sementara, Walikota Banjarmasin Ibnu Sina menyampaikan pihaknya telah menerbitkan perwali tersebut karena didasari atas kesepakatan bersama.

“Ini juga menjadi perdebatan bagi ahli hukum. Tetapi atas kesepakatan bersama, kita menunggu Inpres dan disana ada menyebutkan soal denda administratif,” Katanya Walikota Banjarmasin Ibnu Sina, Rabu (12/8/2020).

Ibnu Sina menyatakan, pemberian sanksi merupakan langkah terakhir, sebab akan tetap mengutamakan upaya persuasif.

“Penjatuhan denda ini merupakan pilihan terakhir. Sebelumnya kami mulai dari teguran lisan dan pemahaman dulu,” ucapnya.

Rencana lain juga bakal menggantikan sanksi denda berupa uang tersebut dengan bentuk pembelian barang misalnya seperti masker atau pun hand sanitizer.

Ibnu lanjut menerangkan, hal itu setelah adanya usulan dari Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kota Banjarmasin serta baru dikeluarkannya Intruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia.

“Akan kita revisi mendefinisikan lebih konkret denda administrasi itu, karena ada usulan dari Bakeuda tidak berupa uang. Senilai seratus ribu, tapi bisa berupa barang seperti masker dan hand sanitizer,” terangnya.

Namun, Ibnu Sina mengatakan, penegakkan Perwali 60/2020 dengan sanksi denda Rp 100 ribu tetap berlaku per 21 Agustus mendatang. 

“Kami pastikan, bahwa mayoritas masyarakat akan memahami. Sudah tahu terkait Perwali yang bakal ditegakkan dan juga tahu apa sanksinya,” pungkasnya.

Sementara Ibnu Sina memastikan tepat pada 14 Agustus akan dilaksanakan apel bersama sekaligus melaunching Perwali tersebut, yang akan dilakukan bersama-sama melalui Pemkot, TNI dan Polri. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00