Sidang Korupsi Abdul Wahid,  Kontraktor Asal Tabalong Sebut,  Fee Proyek Di Dinas PUPR Tabalong Juga Ada. Kadis PUPR Membantah

5 Orang Saksi di Sidang Mantan Bupati HSU Abdul Wahid

KBRN, Banjarmasin : Sidang Bupati HSU Non Aktif Abdul Wahid kembali digelar di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Jalan Pramuka KM 6 Banjarmasin, Senin (20/6/2022) minggu lalu.  

Sidang saat itu Jaksa Penuntut Umum ( JPU) KPK menghadirkan lima Orang Saksi yakni  Abdul Rahman,  Kepala Rumah Tangga Rumah Jabatan Bupati HSU,  Dwi septiyani , Kasubag Kepegawain Rumah Sakit Pambelah Batung yang juga Isteri Siri Terdakwa Abdul Wahid,  Ferry Riady Sales Mobil Trio Motor,  Tulus Sabari Kontraktor dan Fahmi Ansyari kontraktor asal Tabalong.  

Kesaksian para saksi di atas sumpah kitab suci Alquran hanya bisa disimak Abdul Wahid dalam sidang virtual lewat aplikasi Zoom di ruang khusus di Lapas Teluk Dalam Banjarmasin. 

Majelis hakim yang diketuai Yusriansyah dan dua hakim anggota; Ahmad Gawi dan Arif Winarno pun secara bergantian mencecar para saksi. Tak terkecuali, tim jaksa KPK Tito Jaelani,  Fahmi Ariyoga serta dua rekannya.  

 JPU langsung  mencecar pertanyaan dengan kelima saksi, dan terlebih dulu kepada Fahmi Ansyari dan mengaku bahwa komitmen Fee di Dinas PUPRP HSU itu sudah  bukan rahasia umum lagi yang di minta oleh Marwoto 10-15 persen. 

"Bahkan setiap saya dapat proyek komitmen fee itu wajib diserahkan,  kalau tidak jangan harap mendapatkan proyek selanjutnya",  ungkap Fahmi yang mengaku mendapatkan proyek di HSU akibat di ajak oleh temannya, sehingga dia mendapatkan proyek sejak tahun 2019 sampai 2021. 

Komitmen fee itu ia serahkan dengan Marwoto,  dan juga pernah ia menyerahkan langsung sama Bupati Wahid sebesar 200 juta sebagai tanda terima kasih. 

"Anda seorang kontraktor asal Tabalong,  tentu anda juga sering mendapatkan proyek di Tabalong,  apakah disana komitmen fee nya ada juga seperti di Dinas PU di HSU ? ",  cecar jaksa dari KPK. 

Fahmi pun dengan spontan menjawab,  sama juga, komitmen fee nya ada juga, dengan  menyebut besaran komitmen fee hampir sama saja besarnya. 

Dengan menyebut komitmen fee di Tabalong hampir sama dengan HSU,  JPU KPK dan Hakim pun  hanya geleng kepala mendengar pengakuan saksi.  

Dikonfirmasi secara terpisah, Kadis PUPR Kabupaten Tabalong Wibawa Agung lewat pesan singkat membantah pernyataan dari Fahmi Anshary tersebut. 

"Tidak ada pak," ucapnya singkat melalui pesan WA, Senin (27/6/2022).

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar