Kepala BPKP Kalsel : Laporan Keuangan WTP Harus Bernilai dan Tanpa Korupsi

Istimewa

KBRN, Banjarmasin : Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan, Rudy M. Harahap, mengapresiasi capaian  pemerintah daerah yang telah memperoleh Opini WTP berturut-turut dari BPK. Namun pemerintah daerah tidak boleh terlena dengan raihan opini WTP 

"Harus ada value laporan keuangan bagi masyarakat," katanya. Yang paling utama,  menurutnya, opini WTP harus menunjukkan pemerintah daerah bebas dari korupsi dan  akuntabel.  

Opini WTP adalah modal kepercayaan masyarakat untuk mendatangkan investor dalam  penanaman modal di daerah, seperti Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang banyak  memiliki tempat yang perlu dikembangkan di sektor pertanian dan kepariwisataan. 

Hal tersebut disampaikan olehnya pada Jumat (26/11/2021), ketika membuka Focused Group Discussion (FGD) Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2021 di Hotel Mercure, Banjarmasin.  

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan setelah 8 kali berturut-turut mendapatkan  opini WTP dari BPK, meminta pendampingan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan  Selatan dalam penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD)  dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2021.  

Capaian opini WTP menunjukkan konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga  informasi keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi  pemerintah.

“Ini adalah indikasi awal bahwa governansi atau tata kelola pemerintahan  telah dijalankan dengan baik,” kata Rudy. 

Rudy juga menekankan, agar opini WTP memberikan nilai dan tidak ada korupsi,  pemerintah daerah perlu menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)  Terintegrasi. 

"Diperlukan penerapan SPIP Terintegrasi, mulai dari perencanaan atau penetapan tujuan, menganalisis risiko, dan memastikan pencapaian tujuan, sehingga  janji-janji kepala daerah ketika kampanye terbukti,” tegasnya. 

Dalam paparannya, Rudy juga mengatakan bahwa pengelolaan keuangan bisa disebut berhasil apabila pemerintah daerah berhasil mengumpulkan pendapatan, menjalankan pembangunan, merealisasikan belanja secara efisien dan efektif, dan menarik pendanaan ke daerah. (rls).

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar