Mantan Pegawai RSUD Ulin, Oleh Mahkamah Agung Divnois Bersalah

Istimewa

KBRN, Banjarmasin : Mahkamah Agung beda pendapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama Banjarmasin, H Misrani Karyawan pada Rumah Sakit Umum Daerah Ulin, menganjar terdakwa penjara selama tiga tahun, serta pidana denda Rp50 juta subsidair selama tiga bulan kurungan.

Demikian salah satu bunyi petikan putusan Majeli Hakim Agung Nomor 2690 KIPid.Sus/2020.

Hal ini dibenarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin melalui Kasi Pidsus Arief Ronaldi kepada awak media, Senin (20/9/2021). 

"Untuk mengesekusi terdakwa pihak masih menunggu salinan keputusan Mahkamah Agung tersebut melalui Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin," kata Arief Ronnaldi SH.

Dalam putusan tersebut terdakwa juga diperhitungkan tahanan yang perl;u dijalani sewaktu proses persidangan.

Untuk mengeksekusi terdakwa, ujar Arief menunggu salinan putusan yang akan disampaikan oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin.

Seperti diketahuoi terdakwa pada tingkat pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, dibebaskan oleh majelis hakim Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin yang dipimpin hakim waktu itu Purjana, di bulan April 2020.

Majelis hakim antara lainnya menyebutkan  dalam proses persidangan JPU tidak dapat membukti dakwaannnya.

Untuk itu majelis memerintahkan kepada JPU untuk segera mungkin membebas terdakwa Misrani dari Lapas Teluk Dalam Banjarmasin, dan memulihkan nama baiknya dan martabat terdakwa.

Terdakwa di dakwa oleh JPU melakukamn tindakan korupsi pengadaan alat kesehatan pada RSUD Ulin Banjarmasin dengan nilai kerugian mencapai Rp. 3,1 miliar lebih dari anggaran Rp. 12,8 miliar.

Seperti diketahui terdakwa oleh JPU dituntut penjara selama empat tahun dan enam bulan, serta pidana denda Rp200,- juta subsidair selama enam bulan. Dalam tuntutan  JPU tidak mencantumkan adanya kerugian negara, sebab menurut JPU dalam fakta persidangan hal ini tidak terungkap.

Sidang yang berlangsung sexaera teleconfrence tersebut ruang sidang dipenhuhio oleh keluarga terdakwa.

Dalam tuntutannya JPU mematok pasal  3  jo serta pasal 18 Undang Undang RI  no 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah pada Undang Undang no 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 

Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Banjarmasin mendakwa kalau yang bersangkutan diduga telah melakukan perbuatan korupsi pada proyek pengadaan alat kesehatan tahun anggaran 2015.

Korupsi yang dilakukan terdakwa tersebut dalam pengadaan alat kesehatan, dimana terdapat diskon dari pemenang lelang yang tidak dikembalikan kepada negara. Jaksa beranggapan dalam penetapan harga barang alat kesehatan yang ditetapkan tidak wajar sehingga berdasarkan perhitungan dari BPKP Kalsel ada kerugian mencapai Rp. 3,1 miliar lebih dari anggaran Rp. 12,8 miliar. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00