Rugi Rp 50 Miliar, PT Anzawara Satria Akhirnya Laporkan Penambangan Liar ke Mabes Polri

Photo : istimewa

KBRN, Banjarmasin : Maraknya kasus penambangan batu bara ilegal di Kalsel telah dilaporkan secara langsung ke Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri, Kamis (16/9/2021).

Kasus penambangan batu bara tanpa izin (illegal mining) di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan (Kalsel) diduga makin marak terjadi. 

Aksi illegal mining ini sudah menjadi rahasia umum dan terus terjadi, bahkan tidak hanya di lahan pemegang IUP OP, tetapi juga sampai ke lahan pemegang izin PKP2B. 

Dugaan Illegal mining terjadi di sejumlah lokasi di Kalsel  diantaranya, di Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Banjar, Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tabalong, dan di Kabupaten Tanah Bumbu. 

Di Kabupaten Banjar diduga terjadi di Kecamatan Sungai Pinang, Karang Intan dan Mataraman, Sambung Makmur, dan Kecamatan Pengaron, bahkan masuk ke lahan perusahaan milik daerah pemegang izin PKP2B.

Tidak semua perusahaan pemegang IUP OP dan PKP2B yang menjadi korban aksi illegal mining melaporkan kasusnya ke penegak hukum. 

Namun, ada saja perusahaan yang melaporkannya, seperti PT Anzawara Satria yang melaporkannya ke Dit Reskrimsus Polda Kalsel. 

Laporan PT Anzawara Satria telah disampaikan ke Polda Kalsel dalam bentuk pengaduan masyarakat (Dumas) pada, Sabtu (3/7/2021). Tindak lanjut dari laporan tersebut, sejumlah saksi pelapor atau pengadu diminta keterangan oleh penyidik Dit Reskrimsus Polda Kalsel, termasuk semua perizinan PT Anzawara Satria. 

Setelah laporan sekitar 2 bulan dilaporkan dan juga desakan sejumlah LSM di Kalsel, akhirnya penyidik Dit Reskrimsus Polda Kalsel turun ke lapangan, Kamis (26/8/2021). 

Hanya saja yang terjadi seperti kucing - kucingan, yakni polisi datang mereka telah sembunyi dan ketika polisi pergi mereka beraksi kembali. 

Pada saat di lokasi lahan IUP OP PT Anzawara Satria, penyidik Dit Reskrimsus Polda Kalsel bersama inspektur tambang dari ESDM hanya menemukan sejumlah lobang atau kawah besar yang ditinggal pergi para pelaku Illegal Mining. Kemudian juga puluhan ton batu bara yang belum sempat terangkut, serta tidak dipasang garis polisi (Police Line). 

Dua hari setelah penyidik dari Polda Kalsel pulang, aksi penambangan liar tanpa izin kembali menjarah di lahan IUP OP PT Anzawara Satria. 

Hal uniknya, tanpa dokumen resmi ratusan ribu ton batu bara hasil ilegal mining bisa lolos ke pelabuhan dan disambut kapal - kapal tongkang. 

Karena sudah melaporkan ke Polda Kalsel dan hasilnya tidak sesuai yang diharapkan, akhirnya Legal PT Anzawara Satria, Jurkani didampingi External Relation yang juga saksi pelapor, Emma Rivilla melaporkan langsung ke Kapolri di Jakarta. 

Sebagai tindak lanjut laporan tersebut, selain mengirimkan laporan juga menyerahkan sejumlah bukti baru dan diterima di Mabes Polri. 

Surat laporan ke Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo juga ditembuskan ke Komisi III DPR RI dan Menko Polhukan Mahfud MD. Surat ke Kapolri tersebut berisi agar Kapolri menindak tegas para pelaku ilegal mining di Kalsel sebagai bentuk penegakan hukum yang lebih baik dan profesional. 

Menurut Jurkani, aksi ilegal mining tidak hanya merugikan kliennya, tetapi juga kerugian negara, karena tidak bayar pajak, dan kerusakan lingkungan  akibat tidak melakukan reklamasi. 

Untuk nilai kerugian sampai sekarang ditaksir sudah mencapai Rp 50 Miliar lebih, karena eksplorasi ilegal mining dilakukan secara besar-besaran dengan menurunkan puluhan alat berat dan ratusan truk. 

Kegiatan illegal mining melanggar Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00