KONI Tabalong Tidak Pernah Sampaikan Pertanggungjawaban ke BPKAD

Photo : RRI Bjm

KBRN, Banjarmasin : Saksi H Faturahman selaku Kasubag pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong mengakui kalau pihak KONI Tabalong yang menerima hibah tidak pernah menyampaikan laporan pertanggungjawaban.

Pihak juga sudah memperingati KONI untuk menyampaikan pertanggungjawaban tersebut sampai bulan Januari 2018, tetapoi tidak pernah ditanggapi.

Hal ini disampaikan saksi terhadap terdakwa bendahara KONI Tabalong Irwan Wahyudi, pada sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, Selasa (13/4/2021), sementara terdakwa Ketua Umum KONI Tabalong  M Hilmi Apdanie, pada waktu bersamaan tim penasihat hukumnya menyampaikan eksepsi.

Saksi mengatakan dihadapan majelis hakim yang dipimpin hakim Daru Swastika, justru pertanggungjawaban KONI tersebut disampaikan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan hasil audit BPK terdapat Rp1,3 M yang tidak lengkap bukti bukti pengeluarannya.

Atasa auidt tersebut pihak BPKAD menyurat KONI Tabalong untuk melengkapi pertanggungjawaban tersebut tetapi hasilnya nihil.

Walaupun keduanya dalam persidangan dilakukan secata terpisah tetapi keduanya dituduh melakukan pembelanjaan untuk keperluan KONI, diluar dari Rencana Anggaran Belanja (RAB) yangh ditetapkan ketika mengajukan dana hibah ke Pemkab Tabalong.

Pengucuran dana hibah tersebut sebagai persiapan kontingen Kab. Tabalong ke PORPROV (Pekan Olahraga Provinsi) 2017 dimana Tabalong sebagai tuan rumah. Dana yang dicairkan pemerintah daerah setempat Rp 10,18 M dan berdasarkan perhitungan BPKP, terdapat unsur kerugian negara sebesar Rp. 2.735.890.099,00 karena pengeluaran yang tidak sesuai RAB, serta pertanggungjawaban yang tidak disertal bukti-bukti pendukung yang lengkap dan sah atas penggunaan dana hibah yang diterima KONI Kabupaten Tabalong periode tahun 2017.

Menurut Dakwaan yang disampaikan tim JPU yang dimotori Harwanto, khususnya terdakwa Irwan selaku bendahara juga menggunakan keuangan sebesar Rp 200 juta untuk keperluan pribadi.

Atas perbuatan kedua terdakwa tersebut JPU mematok pasal 2 dan 3 Jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah  dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP untuk dakwaan primair. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00