Runtuhnya Tebing Pengaman Jembatan Hata Tapin Bawa "Korban"

Istimewa

KBRN, Banjarmasin : Dua terdakwa dugaan korupsi runtuhnya kontruksi pengamanan tebing Jembatan Hata Laut Sungai Tebing Tinggi di desa Bungur Kecamatan Bungur Kab. Tapin tahun 2018, mulai menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, Senin (12/4/2021).

Dihadapan majelis hakim yang diketuai hakim Sutisna, JPU Sajimin dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Tapin menyampikan dakwaan yang intinya konturksi pengaman tebing yang runtuh merupakan kerugian los total yakni senilai poroyek setelah dikurangi pajak.

Kedua terdakwa yang disidang  secara terpisah dan dilakukan secara virtual tersebut terdiri  Direktur CV Firdaus bernama  Fahrudi Firdaus  selaku kontraktor dan Rahma Juni Saputra selaku PPK (Pejabat Pembuat Komiten) pada Dinas PUPR Kab. Tapin.

Menurut dakwaan dalam pelaksanaannya pengaman tebing tersebut tidak sesuai dengan dengan perencanaan akibat runtuh, sementara sewaktu tyerjadi keruntuhan tidak merupakan bencana malam, tetapi semata mata memang kontruksinya tidak sesuai.

Akibat  pekerjaan yang tidak sesuai, sementara anggarannya sudah seratus persen diambil terdakwa Firdaus sebesar Rp. 585.760.000,- berdasarkan perhitungan BPKP terdapat unsur kerugian dikisaran Rp. 522.749.819,- setelah pembayaran tersebut dipotong pajak sebesar Rp. 64.010.181,-

Usai sidang Sajimin mengatakan kepada awak media tidak dilakukannya penahanan kepada kekdua terdakwa,karena Fahrudi penderita penyakit jantung sedangkan terdakwa Rahma Juni dari hasil pemerikasaan swab positif penderita Covid-19.

Kedua terrdakwa diancam melanggar  pasal 2 jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. 

Kedua melanggar pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00