BUMDes di Kalsel Tumbuh dan Berkembang Pesat

(Istimewa)

KBRN Banjarmasin : Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang merupakan usaha desa dan dikelola pemerintah desa dan berbadan hukum di Provinsi Kalimantan Selatan mengalami pertumbuhan dan perkembangan cukup pesat dan diharapkan mampu menjadi penggerak perekonomian desa.

Keberadaan BUMDes di Kalsel sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa dan pembentukan BUMDes ditetapkan dengan peraturan desa, kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari pemerintah desa dan masyarakat desa setempat.

Permodalan BUMDes dapat berasal dari pemerintah desa, tabungan masyarakat, bantuan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, pinjaman atau penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman, yang dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD. termasuk alokasi dana desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh mabupaten/kota.

BUMDes nyatanya memang mampu membangun perekonomian di desadan sudah ada sejumlah desa yang layak untuk dijadikan percontohan.

Hanya saja jumlah desa di Indonesia sangat banyak sehingga prosentase desa yang ikut mengembangkan perekonomian desa melalui BUMDes relatif sangat sedikit.

Namun demikian, masih banyak desa di Kalsel yang belum membentuk BUMDes antara lain disebabkan kesulitan modal awal atau penyertaan modal dari desa atau pemerintahan desa, kurangnya kualitas sumber daya manusia (SDM) serta kekurangan ide kreasi di setiap masyarakat desa, salah satu tujuan BUMDes untuk meningkatkan kesejahteraan asli desa.Sebenarnya tidak ada patokan bagaimana cara agar desa bisa lebih sejahtera. Semua harus kembali pada apa yang dimiliki desa dan bagaimana mengembangkan potensi tersebut.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalsel, Drs H Zulkipli, MAP mengungkapkan, jumlah BUMDes di Kalsel sampai Juli 2019 sebanyak 1.268 buah meningkat dari tahun 2018 yang tercatat sebanyak 1.246 buah.

Zulkipli mengakui, di Kalsel belum semua desa telah berdiri BUMDes, padahal keinginan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal setiap desa minimal ada satu BUMDes sebagai penggerak perekonomian masyarakat desa.

"Kalau melihat kondisi desa di Kalsel sebanyak 1.864 desa, maka masih ada 596 desa yang belum terbentuk BUMDes, kendala yang dihadapi antara lain kesulitan modal awal penyertaan modal pemerintahan desa dan kurang SDM pengelola," ungkap Zulkifli, Kamis (13/8/2020).

Menurut dia, sebenarnya penyertaan modal pemerintahan desa bisa menggunakan dana desa, tetapi sebagian pemerintahan desa tidak berani mengambil resiko dan sejak dikucurkan tahun 2015 lalu alokasi dana desa 90 persen untuk pembangunan infrastruktur.

Pemerintahan desa berharap ada suntikan dana dari pemerintah provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan untuk penyertaan awal modal BUMDes tersebut.

Dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia (SDM) pengelola BUMDes, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah memberikan pelatihan kepada pengelola BUMDes dalam rangka peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDes di Kalsel.

Sebagian besar BUMDes yang berdiri di Kalsel, bidang usahanya penjualan sembilan bahan kebutuhan pokok (sembako) dan alat-alatpertanian sesuai dengan kebutuhan masyarakat pedesaan yang sebagianbesar petani.

Dari 1.268 desa di Kalsel yang sudah berdiri BUMDes tersebut meliputi Kabupaten Banjar 191 buah, Kabupaten Kotabaru mencapai 151 buah, disusul Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) 144 buah dan Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) 141 buah.

Selain itu, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), 137 buah, Kabupaten Tapin 125 buah, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), 129 buah, Barito Kuala (Batola), 129 buah, Kabupaten Tabalong 104 buah,Kabupaten Balangan 92 buah dan Kabupaten Tanah Laut 84 buah.

Jumlah BUMDes yang memiliki SK pengelola juga mengalami peningkatan dari tahun 2015 hanya 296 buah menjadi 627 buah pada tahun 2016 meningkat lagi menjadi 1.069 tahun 2017 meningkat menjadi 1.246 buah tahun 2018 dan tahun 2019 menjadi 1.268 buah.

Dari ribuan buah BUMDes yang terbentuk di Kalsel itu dapat diklasifikasikan satu buah maju, 30 buah sedang berkembang, 417 buah tumbuh dan 820 buah desa.

Penyertaan modal dari 1.268 buah BUMDes di Kalsel tahun 2015 tercatat Rp10,627 miliar, tahun 2016 Rp 9,053 miliar, tahun 2017 Rp 12,831 miliar dan tahun 2018 Rp 7,996 miliar sehingga total RP 40 miliar lebih. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00