Banjir Kalsel, 209 Ribu Hektar Lahan Pertanian Rusak

KBRN, Banjarbaru : Dewan Pengurus Wilayah Serikat Petani Indonesia (SPI) Kalimantan Selatan mencatat sekitar 209 ribu hektar lahan pertanian pangan di 12 kota dan kabupaten di Kalsel rusak akibat banjir di awal tahun 2021 ini.

Ketua SPI Kalsel Dwi Putra Kurniawan mengatakan 209 ribu hektar lahan pertanian yang terdampak banjir itu terdiri dari 188 ribu hektar sawah padi dan 20 ribu hektar lahan pertanian palawija dan hortikultura serta kolam budidaya ikan.

"Semua lahan pertanian ini adalah lahan aktif yang selalu dibudidayakan pertanian tanaman pangan di Kalsel," kata Dwi Putra di Banjarbaru, Selasa (19/1/2021).

Ada lima daerah dengan kerusakan lahan pertanian terluas akibat banjir, yaitu Kabupaten Batola 64.133 hektar, Kabupaten Tanah Laut 37.440 hektar, Kabupaten Banjar 33.309 hektar, Kabupaten Hulu Sungai Tengah 17.985 hektar, dan Kabupaten Tapin 16.479 hektar.

Kondisi ini diprediksi akan berdampak pada naiknya harga-harga produk pangan di pasar lokal dan menjadi penyumbang inflasi di bulan Januari ini.

Sementara untuk beras diperkirakan juga akan mengalami sedikit kenaikan harga karena stok masih cukup aman dari hasil panen tahun 2020.

"Tapi perlu diingat bahwa hasil panen padi tahun 2020 juga banyak yang rusak, ini akan menyebabkan berkurangnya stok beras dan bisa memicu kenaikan harga," tambahnya.

Di sisi lain, SPI menilai petani terdampak paling parah akibat banjir yang saat ini melanda Banua. Selain lahan pertanian yang menjadi sumber ekonomi mereka, sarana prasarana pertanian hingga tempat tinggal mereka juga ada yang rusak disapu banjir.

Terkait itu pemerintah dituntut bertanggung jawab untuk menyiapkan perbaikan prasarana pertanian seperti irigasi serta menyediakan sarana pertanian seperti bibit-bibit tanaman pangan.

SPI Kalsel sangat menyayangkan dalam kunjungan Presiden Joko Widodo ke beberapa titik lokasi banjir di Kalsel, sama sekali tidak ada menyinggung tentang rehabilitasi dan rekontruksi prasarana dan sarana pertanian.

"Bencana banjir ini berpotensi membuat Kalsel sebagai lumbung pangan terancam mengalami krisis pangan jika penanganan yang lambat dan tidak tepat dari pemerintah," kata Dwi Putra.

Ia menekankan program padat karya rehabilitasi lahan pertanian harus segera disiapkan dengan melibatkan partisipasi para petani dalam merancang dan mengerjakan program tersebut.

Anggaran negara untuk pembangunan food estate yang diwacanakan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor beberapa waktu lalu misalnya, dapat dialihkan ke perbaikan lahan pertanian yang sudah ada dan rusak akibat banjir ini.

"Kami juga dari SPI Kalsel tidak setuju dengan wacana food estate, pemerintah tidak berkaca pada gagalnya program pembangunan kawasan sentral pertanian di Jejangkit Kabupaten Batola tahun 2018 lalu," katanya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00