Jembatan Penghubung Pulau Laut-Pulau Kalimantan Belum Prioritas Nasional

KBRN, Banjarmasin : Pembangunan jembatan penghubung Pulau Laut-Pulau Kalimantan belum menjadi prioritas nasional.

Alasan itulah yang menyebabkan proyek yang dimulai pada 2015 silam ini mangkrak dan melewati harapan rampung dalam empat tahun.

"Itu belum menjadi prioritas nasional karena demografi Kotabaru dan Tanah Bumbu sesungguhnya belum memerlukan jembatan," ungkap anggota DPR RI Rifqinizamy Karsayuda di Banjarmasin, Rabu (21/10/2020).

Menurut politisi PDI Perjuangan ini, pembagian porsi pendanaan pembangunan jembatan antara kabupaten, provinsi, dan pusat masih belum jelas.

Padahal sedari awal sebenarnya sudah ada nota kesepahaman soal besaran anggaran yang harus dialokasikan masing-masing pihak.

Dari total Rp3,5 triliun, pusat menyumbang Rp2,5 triliun dan sisanya ditanggung provinsi dan kabupaten.

"Kita sekarang coba meyakinkan karena di Kotabaru ada kawasan Mekar Putih untuk dijadikan kawasan industri penyangga ibukota negara," kata Rifqi.

Salah satu upaya yang dilakukannya yakni dengan mengajak Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam kunjungannya kali ini ke Kalsel. 

Targetnya proyek jembatan penghubung Pulau Laut-Pulau Kalimantan terealisasi sebelum masa jabatannya habis pada 2024.

"Kalteng dapat food estate, Kaltim IKN, masa kita belum dapat apa-apa? Nah, jembatan itu salah satunya yang akan kita provokasi," tukasnya.

Pembangunan jembatan penghubung Pulau Laut-Pulau Kalimantan dilakukan dalam rangka peningkatan infastruktur untuk mempercepat pembangunan di segala bidang, khususnya di Kabupaten Kotabaru.

Pasalnya saat ini untuk menuju ibukotanya hanya bisa dengan pesawat atau lewat jalur laut sehingga tidak efisien. (FIT)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00