Jamban Dan Keramba Ancam Kualitas Air Sungai Martapura

Lanting jamban_apung dok ist

KBRN, Banjarbaru : Program Sungai Martapura Asri atau aman, bersih, rapi dan indah, kini belum bisa maksimal berjalan.

Meski, ditarget pada 2024 nanti bisa selesai, namun masih banyak terganjal sejumlah kendala.

Diantaranya, keberadaan Jamban Apung dan Keramba ikan milik warga, yang saat ini masih banyak ditemui disepanjang aliran Sungai Martapura.

Kepala Dinas LH Kalsel, Hanifah Dwi Nirwana mengungkapkan, meski jumlah jamban apung sudah mulai berkurang seiring berjalannya waktu.

Namun, untuk membersihkannya tidak cukup dengan upaya pemerintah, namun lebih kepada masyarakat untuk sadar menjaga lingkungan.

"Kita terus upayakan untuk mengubah pola masyarakat, agar sadar dampak negatif dari buang hajat di sungai," kata Hanifah.

Dampaknya pun, sangat terlihat dari kualitas air di Kalsel yang masih belum mampu baik, alias rendah.

“Jamban-jamban apung juga turut memengaruhi kualitas air kita, kami harapan bagi teman-teman sektoral yang memegang tugas dan fungsi di dalam penanganan sanitasi agar lebih lagi dalam pengentasan jamban apung ini,” ujar Hanifah.

Selain jamban apung, beberapa faktor lainnya juga menjadi penyebab belum meningkatnya kualitas air, antara lain tutupan lahan masih dalam lategori sedang.

Lalu parameter mikrobiologi (Fecalcoli dan Total Coliform) yang tinggi karena sebagian besar masyarakat di bantaran sungai melakukan kegiatan MCK di sungai.

“Target pengentasan jamban apung ini di 2024, tapi kita mencoba realistis dengan kemampuan keuangan Pemkab dan pemko, dan kita mencoba skema lain dengan hibah dari APBN,” jelasnya.

Selain itu kata dia, pola hidup masyarakat yang membuang limbah domestik ke sungai, sumber pencemar dari kegiatan peternakan, perikanan, pertambangan.

“Serta industri manufaktur, hotel, rumah sakit, serta sumber pencemar lainnya dari kegiatan Non point source (pertanian dan perkebunan),” katanya.

Untuk meningkatkan kualitas air sungai Hanifah menuturkan, perlu dilaksanakan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar.

Agar selanjutnya diperlukan untuk pengalokasian beban pencemar yang diperbolehkan masuk ke sungai serta penetapan kelas air.

“Juga kordinasi dan sinergi antara instansi terkait, baik pemprov maupun kabupaten/kota dalam rangka pengawasan kepada para pelaku kegiatan yang menjadi sumber-sumber pencemar,” pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar