Ombudsman Kalsel Monitoring Pelayanan Publik 20 Desa di Kabupaten Banjar

ilustrasi

KBRN, Martapura :  Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalsel beserta Tim Keasistenan Pemeriksaan dan Pencegahan melakukan monitoring  pelayanan publik atau RIKSA OTS pada sejumlah desa-desa di Kabupaten Banjar.  Hal ini dalam berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan Ombudsman Kalsel pada medio September 2021.

Ada 20 desa dari 10 kecamatan di Kabupaten Banjar yang didatangi Tim Ombudsman Kalsel, bertemu dan berbicara dengan banyak pihak seperti Pemerintah Desa, penyelenggara layanan publik di desa dan masyarakat pada umumnya.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalsel Hadi Rahman mengungkapkan beberapa hal yang menjadi keluhan antara lain terkait pemenuhan standar pelayanan publik yang masih minim dan berpotensi maladministrasi.

Selain itu  penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) terutama menyangkut transparansi, akuntabilitas dan responsibilitas yang masih kurang.

Kemudian  interkoneksi antara desa dan penyelenggara layanan di pusat kota yang belum kuat dalam menangani keluhan warga atas penyelenggaraan pelayanan publik dasar yang diberikan.

Ombudsman Kalsel kemudian menyampaikan berbagai keluhan dimaksud dan langsung ditindaklanjuti oleh unit-unit kerja terkait di lingkup Pemkab Banjar melalui langkah-langkah penyelesaian dan komitmen perbaikan kedepannya.

Selain itu, Ombudsman Kalsel memberikan saran-saran perbaikan kepada Bupati Banjar dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di desa khususnya dan Pemkab Banjar pada umumnya.

Pertama, pemenuhan Standar Pelayanan Publik di desa-desa di Kabupaten Banjar secara bertahap.

Kedua, penyediaan unit pengaduan masyarakat di Kantor Desa yang terutama terhubung dengan Lapor Manis sebagai suatu sistem pengelolaan pengaduan di tingkat kabupaten.

Ketiga, penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), khususnya terkait transparansi dan pertanggungjawaban dana desa.

Keempat, ketersediaan anggaran yang memadai di tahun 2022 untuk perbaikan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, sekolah, puskesmas, pasar dan jaringan air minum.

Kelima, pemberian apresiasi/penghargaan bagi pelaksana pelayanan publik yang berprestasi dan sebaliknya sanksi/pembinaan bagi yang melanggar aturan atau berkinerja kurang baik (mekanisme reward and punishment).

Keenam, peningkatan kesempatan untuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa dan penguatan jaringan komunikasi atau narahubung antara Pemerintah Desa dengan Pemkab Banjar.

“Beberapa desa sebenarnya juga bisa dijadikan percontohan untuk membangun Zona Integritas, artinya pemerintah desa berkomitmen dan berkampanye untuk tidak melakukan korupsi, pungli dan gratifikasi. Intinya berupaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang berkualitas,"ungkap Hadi Rahman.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar