Aksi "Save KPK" Tujuh Tuntutan Disuarakan Mahasiswa Se Kalsel Untuk Presiden

KBRN, Banjarmasin : Ratusan Mahasiswa di Kalimantan Selatan turun ke Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin menyampaikan sejumlah tuntutan terkait isu dinilai lemahnya Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).

Koordinator aksi Rizki Nugroho Fitrianto Wakil Ketua BEM Universitas Islam Kalimantan ini, mengatakan aksi kali ini sebagai bentuk dukungan terhadap KPK.

"Karena saya rasa KPK saat ini sudah dilemahkan," tegasnya, Senin (21/6/2021).

Tuntutan utama dalam aksi ini, adalah agar Presiden Joko Widodo menurunkan Firli Bahuri dari Ketua KPK serta menuntut transparansi mengenai kejelasan standarisasi indikator merah dan hijau Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) itu serta Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

Aksi tersebut juga merupakan bentuk kekecewaan tentang adanya dugaan upaya pelemahan terhadap KPK. Terutama, melalui TWK.

"Aksi yang digelar merupakan gerakan kolektif dan bentuk kekecewaan kami juga sebagai bentuk perjuangan. Selain itu, untuk menyelamatkan lembaga yang semestinya menjalankan amanat reformasi," ujarnya.

Tujuh tuntutan dibawa dalam aksi ini yang dibacakan Renaldi selaku Korwil BEM se Kalsel.

Pertama pihaknya menuntut Firli Bahuri agar segera memenuhi panggilan Komnas HAM atas skandal TWK dan pemberhentian 75 pegawai.

Kedua, mendesak Presiden Joko Widodo untuk memberhentikan pimpinan KPK yang bermasalah, terkhusus Ketua KPK Firli Bahuri.

"Tiga, mendesak Presiden Joko Widodo untuk melakukan pembatalan 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan," ucapnya dengan lantang menggunakan pengeras suara.

Empat, mendesak Presiden Joko Widodo untuk memberhentikan Ketua BKN atas keterkaitanya tentang kekeliruan yang terjadi dalam proses TWK.

Lima, mendesak BKN agar membuka kejelasan tentang indikator Merah dan Hijau yang dikaitkan dengan pegawai KPK.

Enam, mereka Mendesak Presiden Joko Widodo untuk membentuk Tim Investigasi yang melibatkan partisipasi publik secara luas, guna melakukan investigasi yang menyeluruh atas dugaan skandal pemberhentian pegawai KPK.

"Tujuh mendesak Presiden Joko Widodo untuk menyudahi segala bentuk tindakan yang ditunjukan sebagai bagian dari proses pelemahan dan pembusukan KPK. Serta mengembalikan marwah Independensi KPK," pungkasnya.

Seperti diketahui isu TWK yang disoroti dalam rencana aksi unjuk rasa itu, diberlakukan kepada pegawai KPK sebagai syarat untuk beralih status sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Namun belakangan, tes tersebut ternyata menimbulkan polemik di masyarakat lantaran isu utama yang diangkat di list pertanyaan TWK tersebut diakui terkesan mengada-ada, bahkan akhirnya dikaitkan dengan sikap radikalisme.

Ujung-ujungnya, sejumlah pegawai KPK yang berkompeten dan diantaranya mereka yang menangani sejumlah kasus yang cukup menghebohkan tanah air pun akhirnya terpaksa harus undur diri dari lembaga itu.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00