Pemkot Banjarmasin Siap Berantas Korupsi

KBRN, Banjarmasin : Kota Banjarmasin bersama 12 kabupaten kota lingkup Pemprov Kalsel sepakat melaksanakan pemberantasan korupsi.

Komitmen tersebut, dituangkan dalam bentuk MoU antara Pj Gubernur Kalsel, Safrizal dengan Pj Walikota Banjarmasin, Akhmad Fydayeen, bersama para kepala daerah lainnya, yang dilaksanakanan bersamaan dengan Rapat Koordinasi Program Pencegahan Korupsi Pada Pemerintah Daerah Se-Kalimantan Selatan di Gedung Idham Khalid, di Banjarbaru, Senin (19/04/2021).

Dari informasi terhimpun, MoU tersebut dilaksanakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme pada pemerintah daerah, melalui program pemberantasan korupsi terintegrasi.

Adapun komitmen yang tertuang dalam MoU tersebut antara lain, pertama, implementasi program Monitoring Center for Prevention (MCP) secara konsisten substansial dan akuntabel. Kemudian perencanaan, penganggaran, realisasi keuangan dalam tata kelola Pemerintah Daerah yang mengutamakan kepentingan dan kemanfaatan publik.

Selanjutnya, proses pengadaan barang dan jasa yang bersih, profesional, akuntabel, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dan penertiban, pemulihan, penyelesaian dan pengamanan seluruh aset milik Pemerintah Daerah, serta penguatan pengawasan dan pengendalian dalam tata kelola Pemerintah Daerah.

Menurut Safrizal, seluruh aparatur pemerintah di Kalsel harus melakukan perlawanan terhadap semua tindakan berbau korupsi.

Menurutnya, pencegahanya bisa dimulai dari sama-sama  mengawasi perencanaan sebuah kegiatan, sehingga kegiatan tersebut bisa berjalan sesuai dengan visi dan misi kepala daerah. 

“Kita harus melawan korupsi dalam bentuk apapun. Mulai dari perencanaan, kita sudah harus bisa mengendalikan, karena tindakan korupsi yang sistematis itu biasanya di mulai dari perencanaan. 

Oleh karenanya, diminta kepada kepala daerah terus mengawasi proses perencanaan sehingga sesuai dengan visi misi kepala daerah,” ujarnya, saat memberikan arahan. 

Masih menurut Safrizal, tindakan mengkorupsi keuangan daerah itu menyebabkan iklim investasi di daerah tersebut menjadi tidak sehat.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00