Jalan Rusak, Bupati Tasikmalaya Ajak Pemdes Berpartisipasi

"Kondisi jalan rusak di Cisayong, Kabipaten Tasikmalaya diprotes warga," (Foto : Nova Noegraha/ RRI)

KBRN, Tasikmalaya :  Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya meminta peran aktif, Pemerintahan desa (Pemdes), untuk akselerasi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan.

Maka dari itu, pemerintah daerah, saat ini tengah mempersiapkan payung hukum, agar pemerintah daerah dapat berkolaborasi dengan pemerintahan desa dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan di Kabupaten Tasikmalaya.

Kondisi saat ini, 30 persen ruas jalan di Kabupaten Tasikmalaya dalam keadaan rusak. Untuk itu, diperlukan  solusi ketika pemerintah pusat menutup pembiayaan untuk infrastruktur di daerah.

"Untuk di Kabupaten Tasikmalaya kita sedang mencari cara bagaimana menyelesaikan permasalahan infrastruktur ini. Salah satu langkahnya sedang kita godok, aturan payung hukum nya," kata Ade kepada RRI, Rabu (29/6/2022).

Ade menyebutkan, pemerintahan desa,  dianggap memiliki tenaga dan swadaya serta kemampuan anggaran, sehingga terkait infrastruktur bisa dikerjakan bersama-sama.

"Payung hukum ini perlu, agar tidak salah," ungkap Ade.

Langkah itu, lanjut Ade, sebagai upaya dari ditiadakannya Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Infrastruktur oleh pemerintah pusat.

"Kabupaten Tasikmalaya, PAD-nya sangat minim. Kapasitas fiskal kita hanya 3 persen, secara keseluruhan," kata Ade.

Sehingga jika DAK tidak ada, tentu masyarakat yang akan kesulitan. Termasuk daerah tidak bisa membangun, karena kesulitan anggaran.

"Terkait jalan rusak, pemerintah daerah yang disorot masyarakat. Maka pemerintah pusat harus jeli," pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar