Versi Muradi Menyelesaikan Sengketa Purna Bakti Dinilai Paling  Rasional

"Calon Rektor Unsil Prof. Muradi," (Nova Nugraha/ RRI)

KBRN, Tasikmalaya : Penyelesaian persoalan Purna Bakti menjadi perhatian akademika Universitas Siliwangi (Unsil) Tasikmalaya.Penyelesaian permasalahan ini, juga menjadi salah satu visi misi calon Rektor Unsil. Namun demikian, dari dokumen visi misi calon Rektor yang disosialisasikan di laman Unsil, hanya empat calon yang menyebut rencana, atau upaya penyelesaian purna bakti yang belum selesai selama kurun waktu tujuh tahun terakhir.

Ke empat kandidat yang menuangkan rencana penyelesaian purna bakti ini yakni Prof. Muradi, Dr. Gumilar Mulya, Prof Nandang Alamsyah, dan Prof Iis Marwan.

Ada berbagai skema penyelesaian yang ditawarkan. Misalnya yang ditawarkan Gumilar dan Nandang yakni dengan menggunakan skema musyawarah serta pendekatan hukum. Hal serupa pun akan dilakukan calon lainnya yakni Iis Marwan bersama Gumilar.

Calon ini pun menyatakan akan berkoordinasi atau bermusyawarah dengan Yayasan dalam memastikan jalan tengah yang sama-sama menguntungkan.

Berbeda dengan calon lain, meski tidak  gamblang dalam paparan yang disosialisasikan, Muradi justru tidak membebankan persoalan itu kepada Yayasan, maupun Universitas Siliwangi atau dana dari pihak ketiga.

Gagasan ini pun tentunya dinilai sebagai gagasan yang berbeda bahkan "Out of The Box".

Randi Muchariman salah seorang Dosen FISIP Unsil yang telah mengetahui skema atau proses penyelesaian purna bakti versi Muradi menyebut, skema pembiayaan dari pihak ketiga dengan jaminan tidak akan membuat persoalan baru.

Hal tersebut dilakukan dengan proses yang terbuka sehingga dapat diawasi oleh setiap pihak.

"Cara ini tentunya akan memberikan keuntungan bagi pihak yang terlibat dalam persoalan ini. Baik Yayasan, eks karyawan Yayasan, maupun Universitas Siliwangi. Pendekatan ini juga membuka jalan baru arah penyelesaian persoalan Purna Bakti yang selama ini telah dilakukan dengan bertumpu kepada tarik ulur diantara kepentingan setiap pihak," ujar Randi kepada RRI, Selasa (18/1/2022).

Setiap pihak lanjut Randi, tentunya akan memberikan persetujuan, karena hampir dipastikan melalui proses seperti ini, tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

"Ya dalam pribahasa sunda, caina herang laukna benang," katanya.

Sementara itu Randi juga mengatakan, bila prosenya dilakukan dengan melakukan koordinasi dan pendekatan terhadap Yayasan Unsil maupun pendekatan hukum, hal itu tidak dijelaskan dengan gamblang dalam paparan. Apalagi pendekatan hukum yang selama ini telah dilakukan, belum mampu menyelesaikan persoalan.

Maka atas analisa tersebut, skema yang ditawarkan Muradi tentunya lebih realistis untuk direalisasikan.  Apalagi Prof. Muradi,  memberikan kejelasan mengenai waktu penyelesaian, kemungkinan terbesar yang menguntungkan semua pihak, serta proses yang terbuka yang tidak akan membuat persoalan baru di kemudian hari. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar