Mengenal Sejarah Demokrasi Bangsa

Ilustrasi

KBRN, Bandung: Pesta Demokrasi kembali akan di hadapi pada 2024 mendatang, untuk menentukan siapa yang layak mengisi kursi Presiden ke- 8 di Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun siapa sangka di balik panjangnya tahapan dalam menentukan kepala daerah, tersimpan juga sejarah yang merevolusi demokrasi di bangsa ini.

Sesuai amanat yang tertuang dalam Pancasila yakni sila ke 4, musyawarah dalam memutuskan sebuah sikap menjadi landasan awal terbentuknya demokrasi di bangsa ini. Bahkan jika ditarik benang merah para ahli sepakat 4 periode besar menjadi garis utama terbentuknya demokrasi saat ini.

  1. Tahun 1945 – 1959 (Orde Lama)

Menurut Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kota Bandung, Farhatun Fauziyyah, satu bulan setelah kemerdekaan, negara menganut sistem Demokrasi Konstitusional atau Demokrasi Parlementer. Pada sistem demokrasi ini parlemen dan partai berperan penting dalam jalannya pemerintahan negara.

“Pada saat masa periode ini Indonesia masih dalam masa transisi atau mencari jati diri dan pada akhirnya yang di gunakan adalah demokrasi parlemen. Tapi seiring berjalannya waktu, banyak di temukan penyimpangan penyimpangan dari Demokrasi Konstitusional yang menampilkan aspek demokrasi rakyat, dengan di tandai maraknya aksi unjukrasa secara bebas kepada Presiden, kemudian terbatasnya perkembangan partai politik, lalu peran dari TNI-Polri juga terkesan kurang terlihat, makanya banyak disintegrasi seperti kasus di Timor Timur, kemudian di Papua. Ini terjadi akibat disintegrasi yang terjadi di Indonesia. Sistem Demokrasi ini berakhir ketika Presiden Soekarno merilis Dekret Presiden pada 5 Juli 1959,”katanya kepada penulis.

  1. Tahun 1959 – 1965

Lebih lanjut dikatakan Farhatun, pada masa ini, Presiden Soekarno pun merubah sistem demokrasi menjadi sistem Terpimpin atau Presidensial dimana semua hal dilakukan terpusat dari kepala negara atau Presiden, pada masa ini Indonesia masih berupaya mencari bentuk, kepemimpinan yang pas, untuk bisa menyatukan seluruh kepentingan, berbagai wilayah atau provinsi (jika saat ini), berbagai suku, ras, agama, golongan, yang memang berbeda beda dan memiliki kepentingannya masing masing.

“Mengingat Indonesia pada masa itu baru saja merdeka dan masih mencari jati diri sebagai haluan demokrasi yang akan di anut, apakah itu liberal, Komunis, ataupun Negara Islam. Tapi ternyata setelah insiden Gestapu atau G-30-S/PKI yang menjadi titik kejatuhannya Soekarno, pola kepemimpinan pun berubah,”imbuhnya.

  1. Tahun 1965 – 1998 dan 1998 - Sekarang

Sementara itu Pengamat Politik sekaligus Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sangga Buana YPKP Bandung, Tatang Sudrajat mengatakan masuklah periode 1967-1998 yang disebut Demokrasi Pancasila oleh Soeharto, yang ingin mengembalikan tatanan bernegara dengan menjalankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Karena pada zaman orde lama dinilai tidak konsisten dan tidak murni dalam menjalankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Semuanya di bungkus dengan aspek hukum, tetapi beberapa indikator dari demokrasi ketika itu tereduksi, mulai dari partai politik yang diciutkan menjadi 3, Pemilu tetap berjalan tetapi Pemilu yang di setting sedemikian rupa agar Golkar selalu menang atau di anggap “Shadow Democration”.

“Kemudian lahirlah babak baru pada tahun 1998, yang kita sebut era Revormasi di lihat secara kualitatif demokrasi ada perubahanya , mulai dari pemilunya jauh lebih bebas, Kebebasan berpendapat jauh lebih baik, pengawasan media lebih kuat. Jadi harus diakui Demokrasi saat ini jauh lebih baik di bandingkan masa lalu, kalaupun masih ditemukan adanya kekurangan pasti masih ada, tetapi itu akan terus berkembang dan akan di perbaiki,”katanya.

Ketika di singgung tentang peremajaan demokrasi apakah sudah perlu di lakukan, mengingat perubahan demokrasi terhitung sudah cukup lama sejak terakhir kalinya berubah pada 1998, Tatang menilai, muara dari kehidupan politik bernegara adalah konstitusi, kalaupun mau di benahi, secara hirarkis itu dulu yang harus di benahi, artinya peluang amandemen Undang-Undang Dasar dulu, tetapi perubahan Undang-Undang Dasar harus dilakukan dengan sangat hati-hati, jangan kemudian menjadi membabi buta, mengingat Undang-Undang Dasar adalah hukum tertinggi atau hukum dasar negara.

(Tim penulis: M Wildan Pratomo dan Jessy Ghita Pratiwi)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar