Regulasi Belum Ada, Ini Kekhawatiran Bawaslu Jabar Jelang Pemilu 2024

Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubal dari Bawaslu Jabar, Zaki Hilmi bersama Ketua Bawaslu Kota Bandung, Zacky M Zam Zam. (Foto: Wildan Pratomo / RRI Bandung)

KBRN, Bandung: Menjelang tahapan awal Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 pada Juni mendatang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat, soroti belum adanya regulasi yang mengatur tentang penggunaan Uang Digital dalam Praktek Money Politik, padahal hal tersebut menjadi salah satu titik rawan yang mungkin di manfaatkan oleh oknum oknum guna mendapatkan suara secara instan. 

Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga (Hubal) dari Bawaslu Jawa Barat, Zaki Hilmi mengatakan, regulasi yang mengatur tentang uang digital masih belum ada dan hal tersebut di khawatirkan menjadi celah, untuk oknum dalam mengambil keuntungan. 

"Sampai hari ini regulasi yang mengatur penggunaan Uang Digital sebagai alat money politic masih belum ada walaupun memang pada Pemilu sebelumnya aturan yang mengatur, pulsa ataupun kuota sebagai alat untuk money politic sudah ada regulasinya, ini di khawatirkan menjadi celah untuk oknum oknum dalam melakukan praktik kecurangan, "ungkapnya di sela sela sosialisasi pengawasan semesta Bawaslu Kota Bandung, Sabtu (28/5/2022). 

Lebih lanjut dikatakannya, pembahasan tentang regulasi itu harus segera mungkin di lakukan. 

"Pembahasan ini harus segera dilakukan, agar ada kejelasan apakah E Money ini masuk sebagai alat money politic atau tidak," imbuhnya.

"Kami mengkhawatirkan, jika tidak ada kejelasan tentang regulasi ini, malah menjadi celah bagi oknum tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak benar," tandasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar