Gus Ahad: Tindak Sekolah Swasta Larang Siswa Ujian, Gegara Belum Bayar Iuran

Wakil ketua komis V dprd jabar Abdul Hadi Wijaya (istimewa)

KBRN, Bandung: Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar Abdul Hadi Wijaya mendalami adanya informasi, dua murid salah satu sekolah SMK Swasta di Kota Bandung, yang tidak diizinkan mengukuti ujian oleh pihak sekolah.

Gus Ahad sapaannya mengatakan, berdasarkan informasi yang diterimanya, peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin 6 Desember 2021, kemarin.

"Saya merasa kecewa dan prihatin, kenapa tidak?, siswa bernama Adelia Adeneswari dan Weni Ciptawati siswa kelas 12, jurusan akutansi, gara gara belum membayar atau ada tunggakan iuran bulanan, sehingga dikeluarkan dari kelas," terang Gus Ahad, melalui telepon, Selasa (7/12/2021).

"Informasi yang saya dalami lebih lanjut, sesungguhnya, siswa ini adalah personal saat masuk melalui jalur kesepakatan, antara sekolah swasta tersebut dengan Dinas Pendidikan Jabar. Bahwa siswa itu dari keluarga ekonomi tidak mampu," imbuhnya.

Melalui kesepakatan, kedua siswa diterima di sekolah swasta tersebut, melalui mekanisme bantuan pembiayaan, pasalnya sekolah swasta SMA, SMK mendapatkan Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) pertahun dari Pemprov.

"Jika benar seperti ini, maka pimpinan Komisi V DPRD ada beberapa hal yang kami perhatikan. Sekolah swasta mendapatkan BPMU, maka sesungguhnya ada komitmen dan berkewajiban untuk membantu pembayaran iuran bulanan dan ujian siswa dari kalangan tidak mampu," kata Gus Ahad.

Ia sebutkan, sekolah bisa menggunakan pola subsidi silang, dengan adanya siswa yang tergolong mampu dan tidak mampu terkait pembayaran iuran dan pembiayaan oprasional sekolah. Oleh karena itu, adanya pihak sekolah meminta siswa tidak mengikuti ujian karena belum membayar, hal itu dikatakan Gus Ahad sangat menyalahi aturan.

Sekolah harus dapat membedakan, antara hak asasi manusia, dalam hal ini hak anak untuk memperoleh pendidikan menjadi prinsip. Karena Pelanggarannya masuk hukum pidana.

"Sementara urusan uang sekolah adalah urusan perdata, jadi tidak boleh dicampuradukan gara gara urusan tunggakan," tegasnya.

Komisi V DPRD ditegaskan Gus Ahad, mendorong Kepala Disdik Jabar Dedi Supandi, untuk melakukan pendalaman kasus ini, dan peringatan kepada sekolah yang bersangkutan agar tidak menjadi sebuah pola, untuk menekan siswa yang masih kesulitan melakukan pembayaran iuran.

"Ini harus diberi diperingatankan, agar tidak terjadi lagi. Kami harap diberikan sanksi ke sekolah tersebut, dengan ditangguhkan sementara dana BPMU nya. Sampai sekolah itu memberikan pernyataan tidak akan melakukan hal itu lagi," ucap Gus Ahad.

"Saya menghimbau kepada sekolah swasta lainnya untuk selalu berkomunikasi dengan Dinas untuk menemukan formulasi, bagaimana menyelesaikan permasalahan terkait pembiayaan sekolah," pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar