Cuitan Pemimpin Daerah di Medsos, Berpotensi Menimbulkan Disharmoni

Pengamat Ilmu Pemerintahan Universitas Nurtanio Bandung, Djamu Kertabudi / Foto : Dok Pribadi

KBRN, Kab Bandung : Pengamat Ilmu Pemerintahan dari Universitas Nurtanio Bandung, Djamu Kertabudi menilai, hubungan Kepala Daerah dengan Wakilnya, sejak dulu selalu menarik untuk dicermati. 

Dalam tulisannya yang diterima RRI, Kamis (29/7/2021), Djamu Kertabudi menjelaskan, hubungan antara orang nomor satu dan dua di  daerah itu, kerap terganggu karena berbagai faktor.

Terganggunya hubungan itu biasanya diawali komitmen politik kedua pihak saat bersama menjadi kandidat pasangan calon dalam Pilkada.

" Namun setelah terpilih dan dilantik sebagai pasangan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah, timbul friksi yang berkaitan dengan pemahaman dan pemaknaan dari pembagian urusan, khususnya bagi Wakil Kepala Daerah." terang pria yang kerap disapa Kang Djamu itu. 

Terganggunya hubungan antara Kepala Daerah dan Wakilnya, diduga kini terjadi di Kabupaten Bandung, menyusul postingan Wakil Bupati Sahrul Gunawan di Instagramnya yang merasa tidak pernah dilibatkan.

Kontan saja, dunia maya dibuat gaduh karenanya. Berbagai komentar netizen dengan gaya bebasnya  menambah suasana semakin riuh. 

Kang Djamu mengaku tidak heran dengan fenomena itu, karena memang sejak dulu, terganggunya hubungan Kepala Daerah dengan Wakilnya itu menjadi masalah klasik dan selalu menjadi perbincangan publik.

Dalam tulisannya, Djamu Kertabudi memaparkan tugas Wakil Kepala Daerah berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang sudah cukup terang benderang

Dalam UU itu tegas disebutkan, kalau Wakil Kepala Daerah bertugasmembantu Kepala Daerah dalam memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan. Selain itu bertugas jugamengkoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan /atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan. Wakil Kepala Daerah juga bertugas memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan perangkat Daerah dan Desa. 

" Dalam konteks inilah dapat dimanfaatkan menjalin komunikasi antara dua pemimpin dalam rangka membangun kesepahaman. Dengan demikian, apabila ada ungkapan Wakil Kepala Daerah yang merasa tidak dilibatkan melalui media, maknanya menjadi tidak jelas alias sumir, bahkan dapat dikatakan bahwa yang bersangkutan belum menjalankan tugasnya dengan baik." tegas Djamu.

Djamu Kertabudi bahkan menggaris bawahi, bahwa secara normatif tidak dikenal istilah atau mekanisme  pendelegasian wewenang dari Kepala Daerah kepada Wakil Kepala Daerah.

Yang ada menurutnya, dalam kondisi tertentu, Kepala Daerah dapat memberikan tugas urusan pemerintahan lainnya kepada Wakil Kepala Daerah yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Kepala Daerah. Bahkan dalam melaksanakan tugasnya, Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab penuh kepada Kepala Daerah.  

" Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa cuitan Wakil Kepala Daerah di medsos guna menggiring opini publik menjadi tidak beralasan, bahkan menimbulkan disharmoni," pungkas pengamat Ilmu Pemerintahan Universitas Nurtanio Bandung, Djamu Kertabudi.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00