Endus Mafia Vaksin, DPR Bakal Bentuk Pansus Vaksin Impor

"M. Farhan Anggota DPR RI Fraksi Nasdem," (Istimewa/ RRI)

KBRN, Bandung: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) berencana membuat pansus untuk membahas ketersediaan vaksin impor. Hal ini disampaikan anggota DPR RI dari Fraksi NasDem, Muhammad Farhan.

"Sekarang sedang dibahas wacana pembentukan Pansus Vaksin Impor," kata Farhan dalam keterangan persnya, Senin 19 April 2021.

Menurutnya, dinamika vaksin tidak terjadi pada tataran lembaga saja. Melainkan terjadi pula di elit politik.Hal itu, lanjut Farhan, dilihat berdasarkan produksi vaksin Nusantara buatan mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang menjadi kontroversi dan perdebatan.

Di satu sisi, kata Farhan, vaksin tersebut didukung para tokoh nasional. Bahkan mantan Menteri Kesehatan pun mengajukan diri menjadi relawan uji klinis.Di sisi lain, lanjut dia, vaksin yang disebut-sebut telah dikembangkan di Amerika Serikat ini menuai penolakan karena tersiar kabar bakal diproyeksikan menjadi barang ekslusif.

Menurut Farhan, terkait vaksin Sinovac maupun vaksin Nusantara tidak jauh berbeda, karena ada keterkaitan pihak asing. 

"Saya sendiri tidak antivaksin impor, tapi saya perlu menetapkan posisi vaksin dari pemerintah (Sinovac) untuk rakyat, vaksin Nusantara tidak untuk semua orang," ujarnya.

Bahkan, menurut Farhan, ada sentimen negatif kepada pemerintah dalam perdebatan Komisi IX DPR dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait vaksin Nusantara.

"Sentimen negatif ini diwarnai dugaan tentang mafia impor vaksin, walaupun belum ada bukti konkret soal itu. Keberadaan para politisi top Indonesia di RSPAD untuk uji vaksin Nusantara bisa menjadi indikasi isu ini," tegasnya.

Sebelumnya, BPOM memutuskan bahwa vaksin Nusantara tak layak mendapatkan izin uji klinis fase II. Alasannya tak main-main, Kepala BPOM Penny K. Lukito mengungkapkan vaksin tersebut belum memenuhi syarat pengembangan obat maupun vaksin.

Syarat yang dimaksud terdiri atas uji klinis yang baik (good clinical pratical), bukti prinsip (proof of concept), dan cara pembuatan obat yang baik (good manufacturing practice). Salah satu bukti prinsip, yakni antigen yang digunakan dalam pengembangan vaksin Nusantara juga dinilai tak sesuai standar.

Terdapat pula kejanggalan menurut BPOM, seperti perbedaan lokasi penelitian dengan pihak sebelumnya yang mengajukan diri sebagai komite etik.

Selain itu BPOM menemukan perbedaan data yang mereka terima dengan paparan saat rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI pada Rabu (14 April 2021).

Keputusan BPOM membuat pihak-pihak yang mendukung pengembangan vaksin Nusantara berang. Mereka menilai lembaga tersebut tak mendukung terwujudnya kemandirian vaksin Covid-19 dari dalam negeri.

Sementara itu anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay mengatakan vaksin Nusantara sebagai produk dalam negeri seharusnya mendapatkan perhatian pemerintah seperti disampaikan Presiden Joko Widodo bahwa Indonesia harus mengutamakan produknya sendiri.

"Tidak ada muatan politik sedikit pun. Saya berharap kedaulatan dan kemandirian Indonesia dapat terjamin dalam bidang kesehatan dan pengobatan. Saya yakin, momentum Covid-19 bisa menjadi pintu masuk,” katanya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00