KPID Jabar Terbitkan Surat Edaran Yang Mengatur Siaran Keagamaan

Ketua KPID Jabar, Adiyana Slamet (Foto: Doc Humas KPID)

KBRN, Bandung : Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat secara resmi mengeluarkan Surat Edaran yang mengatur Program Siaran Keagamaan di Lembaga Penyiaran, yang berlaku untuk wilayah Jawa Barat.

“Dengan semangat proklamasi kemerdekaan 17 Agustus, kami keluarkan surat edaran ini untuk menjadi pedoman bagi lembaga penyiaran radio dan televisi di Jawa Barat, tentang bagaimana seharusnya siaran keagamaan dilakukan, dalam rangka meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, dan memperkukuh integrasi nasional, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,” kata ketua KPID Jawa Barat Dr. Adiyana Slamet (18/8/2022).

Menurut Adiyana, Surat Edaran ini merupakan pedoman bagi lembaga penyiaran. Meski tidak memuat sanksi, namun sanksinya tetap bisa diterapkan berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), karena Surat Edaran ini hanya mempertegas kembali P3SPS yang sudah ada.

Ia menggambarkan, dalam Surat Edaran yang berisi 14 poin ini ditegaskan bahwa program siaran dilarang berisi serangan, penghinaan dan/atau pelecehan terhadap pandangan dan keyakinan antar atau dalam agama tertentu serta wajib menghargai etika hubungan antarumat beragama; Diatur juga bahwa program siaran yang menyajikan muatan berisi perbedaan pandangan/paham dalam agama tertentu wajib disajikan secara berhati-hati, berimbang, tidak berpihak, dengan narasumber yang berkompeten, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, Lembaga Penyiaran dalam mencari narasumber yang berkompeten dapat memperhatikan rekomendasi organisasi keagamaan yang telah terdaftar sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; Surat Edaran ini juga mengatur tentang siaran adzan yang harus sesuai dengan waktu setempat, dilarang disisipi iklan, serta aturan tentang larangan penyebaran paham yang menolak keberadaan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI.

"Satu lagi yang ditegaskan adalah perihal pemberitaan kejahatan dilarang melakukan labelisasi kepada terduga pelaku berdasarkan agama, ras, golongan, dan lembaga yang terlibat, " katanya.

Menurut Adiyana, Surat Edaran ini juga didorong oleh temuan KPID Jawa Barat mengenai adanya pergeseran orientasi siaran yang perlu diluruskan. Hal yang sama juga diingatkan oleh berbagai institusi baik Kementerian Agama, MUI, BNPT, Kepolisian dan kalangan perguruan Tinggi di Jawa Barat, dalam fokus group discussion (FGD) di KPID Jawa Barat beberapa waktu lalu. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar