Soal Aturan Baru Kemendagri, Ini Kata Kadisdukcapil Kabupaten Subang

Kabid Pelayanan Dan Dafduk Disdukcapil Kabupaten Subang Iwan Firmansyah (Foto Ruslan Effendi/RRI)

KBRN, Subang: Sesuai dengan aturan baru, yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), penulisan nama dalam dokumen kependudukan, seperti Kartu Keluarga (KK), dan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) tidak boleh disingkat. 

Aturan tersebut tertera pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 73 Tahun 2022, tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan. 

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Kadisdukcapil) Kabupaten Subang Sumarna, melalui Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Kabid Dafduk) Kabupaten Subang Iwan Firmansyah menjelaskan,  penulisan nama pada KK dan e-KTP, atau dokumen kependudukan harus sesuai Permendagri yang baru terbit. 

"Sesuai pasal 4 ayat (2), pencantuman nama itu harus mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir, serta paling sedikit berjumlah dua kata," ujar Iwan kepada RRI di Subang, Rabu (25/05/2022). 

Selain itu lanjut Iwan, sebelumnya kebijakan tentang penulisan nama di dokumen kependudukan, sudah ada tetapi belum ada aturan yang mengatur hal itu.

"Seperti pencantuman gelar akademik, dan keagamaan, dari dulu tidak boleh dicantumkan dalam akte kelahiran," tuturnya. 

Kemudian, kata Iwan, dalam Permendagri no 73 tahun 2022, pencantuman gelar akademik, dan keagamaan pada KK dan e-KTP sekarang sudah diperbolehkan. 

"Kalau dulu, sifatnya itu opsional, boleh dicantumkan dan boleh tidak. Kalau sekarang ditegaskan lagi, gelar itu boleh dicantumkan," imbuh Iwan. 

Sebagai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pihaknya akan mengakomodir sesuai keinginan dari masyarakat. 

"Perlu diketahui, tidak semua masyarakat itu ingin mencantumkan gelarnya, bahkan ada yang tadinya dicantumkan malah dihapus kembali," terangnya. 

Iwan menegaskan, masyarakat yang belum dan ingin mencantumkan gelar pada KK dan e-KTP, harus menyertakan bukti dokumen yang autentik. 

"Seperti gelar akademik, kan harus ada ijazah terakhirnya untuk menyertakan gelar, nah kalau gelar keagamaan selain Haji itu agak sulit karena tidak ada bukti dokumennya, misalnya Ustadz atau Ajengan," tutur Iwan. 

Ia menambahkan, saat ini Dinas Kependudukan masih mempelajari Permendagri no 73 tahun 2022 ini, secara mendetail mengenai pencantuman gelar keagamaan. 

"Kami akan terus mencari sumber yang valid, untuk teknis pengaplikasiannya," tandasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar