Sewindu UU Desa, “Hindari Jeratan Hukumnya, Wujudkan Kesejahteraan Warga Desa”

Sekertaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Jawa Barat Wahyudin S.Sos, M.M, (marliawan)

KBRN, Bandung: Hadirnya Undang-undang  desa yang baru 8 tahun (Sewindu), telah terbukti berperan mempercepat pembangunan di desa. Walaupun ada kepala desa yang tergiur menyelewengkan dana yang masuk ke desa. Namun, jumlahnya hanya sedikit dan menurun setiap tahunnya.

Hal itu diungkapkan Sekertaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Jawa Barat Wahyudin S.Sos, M.M, Ia katakan, Undang undang berpengaruh kepada perbaikan kinerja pemerintah desa. Selain itu berdasarkan analisanya, kinerja kebaikan desa dari 5312 di Jabar, desa yang bermasalah dengan jeratan hukum menurun, karena peran pembinaan hasil kolaborasi kabupaten kota dengan pemerintah provinsi dan pusat.

"Namun dampak covid-19, perlu adanya reformulasi anggaran diantaranya khusus bantuan langsung tunai, sisanya untuk insfakstruktur. Kalau dihitung dan disimpulkan dari aspek anggaran yang jumlahnya Rp5,9 triliun," kata Wahyudin, di Bandung, Kamis (20/1/2022).

“Semoga saja Presiden nanti memiliki program lanjutan untuk terus menambah dana desanya, dan Dinas yang membawahi desa berperan mengarahkan desa agar lebih akuntabel. Saat ini desa sudah pada pinter dan bagus mengikuti tahapan admistratifnya,” imbuhnya.

Menurutnya, pemerintah lebih memperhatikan aspek anggaran desa di Jawa Barat, saat ini pemerintah daerah atau pusat telah berupaya meringankan beban dan mendukung pembangunannya dari dana desa, dengan standar demografi dan luas wilayah.

Lebih lanjut Wahyudin menyimpulkan, dalam undang undang desa, yang lebih bertanggung jawab kepada desa adalah pemerintah kabupaten dan pusat, sedangkan peran pemerintah provinsi terbatas.

“Namun terbukti sekarang, yang awalnya desa susah menjadi mandiri, ternyata hasil intervensi yang terarah dari pemerintah provinsi, akhirnya desa itu mau jadi katagori mandiri. Saat ini desa tertinggal sedikit jumlahnya, dan targetnya zero di tahun 2023. Sedangkan target desa mandiri yang ditetapkan oleh gubernur sudah terwujud lebih cepat,” ungkapnya.

Perihal pandangan DPMD Jabar tentang kepala desa yang mengeluh ketika alokasi BLT terlalu dominan dan lebih banyak, Wahyudin katakan hal yang wajar, karena kepala desa sudah ada agenda strategis atau janji politik kepada masyarakat untuk pelayanan insfakstrukturnya.

“Tetapi kalau dicermati, dana itu sangat tepat ketika tersalurkan kepada warga penerima manfaat katagori miskin dalam kondisi saat ini,” ucapnya.

Sementara itu, terkait Dana Desa, banyak kepala desa di pelosok merasa tidak adil dengan jumlah bantuan yang diberikan. Padahal ada aturan parameter yang berhubungan dengan demografi dan luas wilayah hingga keputusan Bupatinya.

“Semuanya itu ada parameternya sesusai dengan masalah sosialnya dan insfakstrukturnya. Kalau bicara uang, ya selalu kurang, tapi dengan gotong royong akan terselesaikan. Intinya, tidak semuanya dibangun oleh pemerintah tapi harus ada peran masyarakat,” katanya.

Untuk menguatkan kesejahteraan desa, Mentri Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi, A Halim Iskandar berpesan kepada kepala desa, agar fokus membangun kesejahteraan desa, merubah desa yang sering disebut sebagai garis kemiskinan. Maka kades kuwu atau jaro dan nama lainnya harus mampu membangun desa yang berteknologi, yang akan berpengaruh kepada perbaikan masyarakat desa sesuai kebutuhan jamannya, hal itu juga didorong langsung oleh Gubernur Jawa Barat.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar