Diduga Korupsi Dana Hibah Kampanye, Komisioner KPU Jabar, Dijebloskan Ke Penjara

"Suasana rutan perempuan kelas II A Bandung," (Foto : Dok. Rutan Perempuan)

KBRN, Bandung : Jaksa mengeksekusi komisioner KPU Jawa Barat, Titik Nurhayati ke dalam penjara atas kasus dugaan korupsi penggunaan dana hibah kegiatan kampanye tahun 2015.

Eksekusi dilakukan usai penetapan yang dilakukan majelis hakim. Awalnya, Titik Nurhayati tidak ditahan lantaran masih aktif sebagai komisioner KPU Jabar. Namun, hakim dalam persidangan meminta agar Titik Nurhayati dijebloskan ke bui.

"Jadi awalnya memang terdakwa tidak ditahan. Namun hakim langsung mengeluarkan penetapan untuk penahanan," ucap Kasipenkum Kejati Jabar Sutan Harahap, Selasa (9/8/2022).

Titik, sementara dititipkan Jaksa di Rutan Wanita Bandung  di kawasan jl. Pacuan Kuda Sukamiskin, Bandung. Sutan mengatakan, pihak Titik melalui kuasa hukumnya mengajukan penangguhan. Namun, upaya penangguhan masih dipertimbangkan, sehingga Titik harus dieksekusi dulu ke tempat bui.

Sekedar diketahui, Titik yang juga mantan Ketua KPUD Depok ini, ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penggunaan Dana Hibah kegiatan fasilitas kampanye dan audit dana kampanye tahun 2015. Titik mendapat Dana Hibah dari Pemkot Depok berdasarkan Keputusan Wali Kota Depok tanggal 23 Maret dan 30 Oktober 2015.

Ia diduga melakukan penyalahgunaan wewenang saat menjabat sebagai Ketua KPUD Kota Depok.

Sementara Kasi Pidsus Kejari Depok Mohtar Arifin mengatakan, di tahun 2015, KPUD Depok mendapatkan total dana hibah Rp 44.965.962.000 dari Pemkot Depok.

Adapun Titik menggunakan dana hibah atas kegiatan fasilitas kampanye dan audit dana kampanye tahun 2015 berupa pekerjaan Debat Terbuka pasangan calon, dan iklan media massa cetak dan media massa elektronik tahun anggaran (TA) 2015.

"Sebagaimana telah diuraikan perbuatannya mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 817.309.091,- (delapan ratus tujuh belas juta tiga ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah)," jelasnya.

Dalam kasus ini, Titik telah mengubah metode lelang menjadi penunjukan langsung. Kemudian Ia melakukan penyusunan nilai HPS dengan menyalin dari angka - angka yang sudah ada di Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) revisi 1, tanpa melakukan survey dan komunikasi secara langsung kepada pihak terkait.

"Tanpa melakukan survey dan komunikasi secara langsung kepada pihak televisi, radio, dan media cetak untuk mencari harga pasar mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara," Pungkasnya. (Rep. Endang Taryana)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar