Kejari Bandung Tangkap Dua Buronan Terpidana Kasus Korupsi di PT Pos Indonesia

KBRN, Bandung: Dua buronan terpidana kasus korupsi pengadaan perangkat kerja berupa Portabel Data Terminal (PDT) di Kantor Pusat PT Pos Indonesia (Persero) Tahun 2012-2013, ditangkap Tim Kejaksaan Negeri Bandung.

Kedua terpidana yaitu Budi Setiawan sebagai mantan Dirut PT Pos Indonesia serta Sukianti Hartanto, Sales Manager PT Dataindo Infonet Prima.

Mereka ditangkap dalam waktu dan tempat berbeda. Saat ini, keduanya sudah dieksekusi oleh tim Kejari Bandung ke lembaga pemasyarakatan.

Kepala Kejari Bandung Rachmad Vidianto melalui Kasi Pidsus Taufik Effendi menjelaskan, penangkapan terhadap terpidana Budi Setiawan dilakukan oleh tim di Kota Bandung.

Budi Setiawan dijatuhi hukuman 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 6 bulan kurungan, sebagaimana Putusan Kasasi Nomor 209 PK/PID.SUS/2018 Tanggal 19 November 2018.

"Penangkapan terhadap terpidana atas nama Budi Setiawan dilakukan pada Minggu, 26 Juni 2022 pukul 00.05 WIB di Bunasuka Residence Blok B. No. 10 Gedebage Kota Bandung," jelas Taufik didampingi Kasubsi Penyidikan, Theo Simorangkir, di Kantor Kejari Bandung, Jalan Jakarta, Kota Bandung, Senin (27/6/2022).

Dijelaskan, penangkapan terhadap Budi Setiawan dilakukan oleh Tim Pidsus Kejari Bandung didampingi oleh tim Intelijen Kota Bandung dan Tim Intelijen Kodam 3 Siliwangi.

Pada hari berbeda, tepatnya hari ini, Senin, 27 Juni 2022, tim Kejari Bandung kembali mengamankan terpidana dalam kasus yang sama.

Terpidana ini bernama Sukianto Hartanto, mantan Sales Manager PT Dataindo Infonet Prima.

Sukianti Hartanto merupakan terpidana yang dijatuhi hukuman 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 6 bulan kurungan, berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 212PK/PID.SUS/2018 Tanggal 3 Desember 2018.

"Penangkapan kami lakukan hari ini pukul 13.05 WIB, di Rumah Makan Ikan Bakar Cianjur Jalan Batutulis 15 Jakarta Pusat," jelasnya.

Proses penangkapan Sukianti Hartanto, Tim Pidsus Kejari Bandung dibantu Tim Intelijen Kejari Bandung.

"Sempat ada perlawanan dari terpidana karena dia meminta didampingi pengacara dan berdalih terganggu kesehatannya. Tapi akhirnya terpidana bisa kami bawa ke Bandung dan langsung kami kirim ke lapas," Ujar Theo Simorangkir.

Kasus pengadaan tersebut berawal saat proyek pengadaan alat PDT pada Mei hingga Agustus 2013. Alat yang bentuknya mirip telepon genggam itu akan digunakan pengantar pos untuk mengirim barang kepada penerima.

Nantinya, data yang berasal dari pengantar pos tersebut akan terkirim ke server pusat.

PT Pos Indonesia kemudian menjalin kontrak dengan PT Datindo Infonet untuk pengadaan alat tersebut dan mengeluarkan dana hingga Rp 10,5 miliar.

Dana itu didapat PT Pos dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pengadaan barang itu dimenangkan oleh PT Dataindo Infonet Prima.

Belakangan terungkap pengadaan barang itu dipenuhi patgulipat. Dari 1.725 alat yang dibeli, banyak yang tidak berfungsi serta tidak sesuai spesifikasi. Seperti tidak ada GPS hingga daya baterai berdaya tahan rendah.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar