Jalin Kerja Sama, Kasi Datun: Bukan untuk Lindungi Pelanggar Hukum

KBRN, Garut : Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejari Garut, Feri Nopiyanto, menegaskan jalinan kerjasama (MoU) antara Pemerintahan desa dengan Kejaksaan Negeri Garut, bukan untuk melindungi saat kepala desa tersandung kasus dalam hal pengelolaan anggaran dana desa.

Namun rencana MoU ini lebih kepada asfek pembinaan terhadap aturan atau regulasi yang ada. Regulasi yang dimaksud antara lain terkait  pengelolaan keuangan. 

"MoU ini merupakan bentuk daripada kerjasama kesepakatan yang tidak dalam bentuk untuk melindungi kepala desa tapi lebih kepada memberikan rasa aman, rasa nyaman, kepala desa dalam melaksanakan tugasnya. Apalagi, MoU ini juga sifatnya lebih keperdataan dimana lebih kepada pembinaan fungsi-fungsi pelayanan hukum," kata Feri ditemui diruang kerja Datun Kejari Garut, Jumat (24/6/2022).

Ia menyampaikan, pihaknya tidak akan memberikan perlindungan kepada aparatur desa yang melakukan tindak pidana, tetapi tetap akan dilakukan proses penegakan hukum.

"Nanti ke depannya akan dilakukan  pendampingan hukum dan kalau diperlukan juga ada pendapat hukum," tuturnya.

Namun demikian, katanya, perlu dilihat dengan jelas juga kasus per kasus sesuai amanat dari pimpinan di pusat bahwa harus dilihat sikap atau unsur kesengajaan yang dilakukan oleh kepala desa tersebut. Dengan demikian, nantinya pimpinanlah yang menilai bagaimana perkara itu bisa dilanjutkan atau tidak karena sejatinya perbuatan melawan hukum lebih kepada kerugian keuangan negara sudah ranahnya di tipikor.

Feri menambahkan, dijalinnya kerjasama antara para kepala desa dengan pihak kejaksaan juga salah satunya karena adanya kekhawatiran mengingat cukup tingginya tingkat kerawanan terjadinya penyelewengan dana desa.

"Tingginya tingkat kerawanan penyimpangan dana desa juga menjadi salah satu indikator dibuatnya jalinan Mou tersebut," pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar