KPK Gelar Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Subang

Bupati Subang Ruhimat Saat Menerima KPK di Ruang Rapat Bupati Subang, Kamis (23/6/2022) (Foto Dok/Forkopim Pemkab Subang)

KBRN, Subang: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menggelar koordinasi  monitoring, dan evaluasi pemberantasan korupsi terintegritas di Kabupaten Subang, yang dilaksanakan di Ruang Rapat Bupati Subang, Kamis (23/6/2022). 

Bupati Subang Ruhimat, yang hadir dalam acara tersebut menyampaikan ucapan selamat datang, kepada Tim KPK yang hadir, serta menjelaskan terdapat 3 hal yang akan dibahas dalam rapat kali ini.

"Pertama mengenai optimalisasi pajak daerah, sertifikasi aset pemda, dari 11 mata pajak daerah hingga 30 Juni 2022, diperoleh pajak sebesar Rp 92.838.962.947, atau Rp 26.48 persen dari taget, Rp 350.541.811.517, 40. Bapenda Subang telah melakukan inovasi yang diharapkan, mampu meningkatkan capaian pajak di Subang. Selanjutnya  progres sertifikasi aset Pemda di mana hingga 31 des 2021, 978 bidang tanah belum bersertifikat, sehingga di tahun 2022. 204 bidang telah didaftarkan ke BPN Subang, dan hingga bulan Juni ini, telah terbit 16 sertifikat dengan total bidang, yang bersertifikat adalah 481 bidang, atau 33,33 persen dari total 1443 bidang. Terakhir, akan dibahas terkait progres atas 52 kawasan perumahan, yang belum diserahterimakan ke Pemda Subang, di mana sejauh ini baru 4 kawasan perumahan yang telah diserahterimakan. Sehingga menyisakan 48 yang belum menyerahkan fasilitas umum, dan fasilitas sosial," ungkap Ruhimat melalui press rillis yang diterima RRI, Kamis (23/6/2022).

Bupati Ruhimat pun berharap, dengan diadakannya kegiatan ini, dapat terjalin komunikasi yang baik, antara KPK dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, dalam pencegahan korupsi terintegrasi tersebut.

"Semoga terjalin komunikasi yang baik, antara KPK dan Pemda Subang, dalam pencegahan korupsi terintegrasi, sesuai dengan cita-cita visi Kabupaten Subang, Bersih, maju, sejahtera, dan berkarakter," tegasnya.

Ruhimat juga memohon bimbingan dari KPK RI, dan menginstrusikan Perangkat Daerah untuk proaktif dalam melakukan pencegahan korupsi.

"Kami mohon bimbingan ,dan arahan dari KPK RI. Saya instruksikan ke semua Perangkat Daerah, untuk proaktif dan terus berkoordinasi dengan pihak terkait," pungkas Bupati Ruhimat.

Di tempat yang sama, Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Subang Saeful mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Subang mengatakan, Kejaksaan Negeri Subang telah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, dalam pencegahan korupsi bersama OPD lain.

"Terima kasih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, dan Inspektorat Daerah, atas aplikasi jawara untuk meminimalisir tipikor. Ini menjadi kebanggan, karena menjadi simbol kedekatan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang," singkat Saepul.

Sementara itu, Kepala BPN Subang Joko susanto menyatakan, pihaknya selalu bersinergi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, dalam pendataan aset Pemda.

"Kami selalu bersinergi dengan Pemda, dan selalu berkoordinasi dalam mendata tanah-tanah aset milik Pemda, baik aset dengan bangunan, maupun tanpa bangunan.Penyertifikatan tanah tentu ada kendala, namun kami garap pertama clean and clear dulu," ucap Joko.

Joko menambahkan BPN Subang, memiliki target agar di tahun ini, penyertifikatan bidang tanah yang sudah diproses dapat selesai.

"In Sya Allah, kedepannya bisa mengoptimalkan 146 masuk dalam penyertifikatan, semoga akhir tahun ini dapat selesai," timpalnya.

PIC KPK Wilayah Jawa Barat Nindya Sunardini menyebitkan, rapat ini dilakukan sebagai bagian dari pencegahan korupsi, terkait fasilitas umum, dan fasilitas sosial masyarakat dari pengembang.

"Salah satu tugas pengembang, adalah menyediakan rumah layak bagi masyarakat. Kami inginkan ada intervensi dari Pemda, terkait sarana prasana dan utilitas. Karena ada kebutuhan masyarakat di Subang, terkait kejelasan fasum fasos," tegas Nindya.

Nindya menambahkan, dengan adanya rapat yang dihadiri oleh pihak Pemerintah, dan pengembang ini, diharapkan, mampu memberikan solusi terkait permasalahan yang ada.

"Kami ingin melihat kendala dari pengembang, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang. Partisipasi pengembang sangat diperlukan, agar kendala yang ada bisa diselesaikan bersama," pungkasnya.

Acara dilanjutkan dengan penyerahan 16 Sertifikat Aset Pemda, dari Kepala BPN Kabupaten Subang kepada Bupati Subang, dan diskusi antara KPK RI, Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, dan Pengembang Perumahan di Kabupaten Subang, yang dipimpin oleh Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Subang.

Turut hadir dalam rakor tersebut PIC KPK Wilayah DKI Jakarta, PIC KPK Wilayah Banten, Asisten Daerah Bidang Pemerintahan, dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Staf Ahli, Kepala OPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, dan Pengembang perumahan di Kabupaten Subang.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar