PN Subang Gelar Sidang Sengketa Tanah Aset Pemkab

Petugas PN Subang Gelar Sidang Si Tempat (Foto Dok/Kuasa Hukum Pemkab Subang)

KBRN, Subang: Tim Hakim Pengadilan Negri (PN) Subang, menggelar sidang di tempat, terkait salah satu aset milik Pemerintah Kabupaten Subang, yang digugat masyarakat yang dilaksanakan pada Jumat (20/5/2022), dengan objek tanah SHP no 11/ Cibogo IUN 88,777 meter persegi.

Kuasa Hukum Pemkab Subang Dede Sunarya SH menuturkan,Pemkab Subang memiliki tanah aset di Desa Cibogo, yang tercatat dalam SHP no 10,11,13, dan 14, yang total keseluruhannya dari SHP 10,13, dan 14 yang sebagian SHP no 11 seluas 195,239 meter peresegi, dihibahkan ke Pemerinrah Republik Indonesia cp Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Politeknik Negeri Subang, dari SHP no 11, tersisa seluas 88,777 meter persegi, yang rencananya oleh Pemkab Subang  tanah SHP tersebut seluas 50,000 meter persegi (5 HA), akan dihibahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Kemudian tanah SHP no 11 ini lqnjut Dede, sekarang digugat oleh H. Yaman, akta yang gugatan PMH di PN Subang, tercatat dalam register perkara no.53/PDT.6/2021/PN.SBG.tanggal 22-12-2021.

“Persidangan perkara ini dalam agenda pembelaan dari masing-masing pihak,” ujar Dede Sunarya kepada RRI di Subang, Sabtu (21/5/2022).

Dede juga menyebutkan,  penggugat atas nama H.Yaman, dan kawan-kawan dengan bukti 6 SPPT, yang terbit pada tahun 2018, yang dimiliki para penggarap lahan, sedangkan tergugat atas nama Pemkab Subang cq Bupati Subang, dan kepala BPN Subang turut tergugat.Pada hari Jumat (20/5/2022) kemarin, telah dilangsungkan sidang di tempat untuk pengecekan obyek sengketa, diantaranya cek luas, cek batas oleh majelis hakim PN Subang  yang dihadiri oleh kuasa hukum penggugat, dan kuasa Hukum tergugat (Bupati) dari kantor hukum Dede Sunarya SH.MH, Kabag Aset Pemda Subang, dan tim Bagian Hukum Pemda subang, Camat Cibogo, dan tim hukum BPN Subang.

“Pengecekan lapangan benar tanah garapan masyarakat, sebagai penggugat yang memiliki 6 SPPT yang terbit pada tahun 2018, berdiri diatas tanah milik Pemerintah Daerah SHP no 11/th 2012, dan 6 SPPT ini. Sekarang sudah dibatalkan, atau dinon aktifkan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Bapenda) Subang, tertanggal 11 April 2022 no kep.63.02/1077/bid.PBB.BPHTB, berdasarkan surat permohonan kepada Badan Keungan dan Aset Daerah, pada tanggal 5 April 2022,” pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar