HIPMI JABAR Berharap Kementerian Investasi jadi Lokomotif Menuju Realisasi 1,000 Triliun Investasi

KBRN, Bandung: Pembentukan Kementerian Investasi dapat dipastikan akan menjadi terobosan untuk peningkatan investasi Indonesia. Hal tersebut juga menjadi reposisi pemerintah dalam meningkatkan komitmen untuk menarik dan mempermudah investor dalam berbisnis di Indonesia. 

Demikian  disampaikan oleh Ketua Umum Badan Pengurus Daerah HIPMI Jawa Barat, Surya Batara Kartika.

Peningkatan lembaga dari badan menjadi kementerian akan meningkatkan persepsi umum calon-calon investor di luar negeri dalam memandang Indonesia sebagai lapangan bisnis yang menjanjikan. 

Surya juga berpendapat seharusnya  pembentukan kementrian investasi akan membuat posisi BKPM lebih strategis. 

Pembentukan kementrian investasi yang tidak lepas dari pengesahan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja menyebutkan bahwa seluruh urusan perizinan berusaha akan berada satu pintu yaitu melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Bila mengacu pada pembentukan ini, dapat dipastikan akan terjadi peningkatkan dengan kondisi sekarang yang menempatkan BKPM hanya seperti tempat pendaftaran saja tanpa ada kewenangan lebih lanjut. 

BKPM pada posisi-nya yang baru akan memberikan kepastian pada investor, bahwa setiap laju dana investasi akan mendapatkan support dari pemerintah.

“Kedepan posisi BKPM sebagai kementrian Investasi harus bisa memberi kepastian pada investor bahwa investasinya d back up oleh pemerintah baik secara kebijakan maupun keperluan teknis seperti infrastruktur, energi dll”, ujar Surya dalam keterangannya Senin, (19/4/2021).

Dari sisi kinerja, BKPM cukup baik, walau dalam kondisi pandemi realisasi investasi tahun 2020 mencapai Rp826,3 triliun dari target sebesar Rp817,2 triliun. Hal ini berarti realisasi investai mencapai 101,1 persen dan setengahnya lebih berupa investasi PMDN yang mencapai Rp413,5 triliun (50,1 persen).

Kemudian Jawa Barat masih menjadi primadona invetasi dengan total realisasi investasi sebesar Rp120,4 triliun (14,6 persen). Tahun ini target investasi sebesar Rp855,8 triliun atau naik sebesar 3.5 persen. Walau demikian tahun ini anggaran BKPM naik sangat signifikan dari Rp.494 miliar menjadi Rp.930 miliar maka seharusnya target investasi tersebut bisa terealisasikan apalagi dengan adanya rencana pembentukan Kementrian Investasi ini.   

“Kami dari HIPMI Jawa Barat yang berdomisili di daerah strategis untuk investasi siap berkolaborasi dengan BKPM maupun kementrian investasi yang akan di bentuk untuk bisa mencapai target investasi yang secara langsung berdampak baik pada pertumbuhan ekonomi Indonesia dan penyerapan tenaga kerja”, imbuh Surya.  

Surya berharap dengan adanya Kementerian Investasi, angka psikologis investasi di 1,000 triliun dapat tercapai di 2022 nanti. 

Selain itu ada 2 PR besar Kementerian Investasi menurut Surya ,yaitu :

1. Mendorong PMA yang saat ini porsi nya 50:50 dengan PMDN menuju angka 55-60 persen di tahun 2021 dan 2022 nanti, karena dipastikan investor dalam negeri cenderung wait and see dengan kondisi saat ini.

2. Meng kordinasi kan seluruh upaya peningkatan investasi baik pusat maupun daerah yang saat ini cenderung multi-stakeholder dan berjalan parsial menjadi terintegrasi dan konkret berjalan di lapangan dari hulu ke hilir.

Sejalan dengan itu, Fardi N. Annafi sebagai Ketua Bidang 2 HIPMI Jawa Barat berpendapat pembentukan kementrian investasi ini tidak boleh hanya sekedar menjadi gimmick kebijakan. Hanya ada perubahan nama dan kenaikan anggaran yang secara langsung akan membebani APBN tanpa diikuti oleh penambahan kewenangan, target dan akselerasi kinerja. 

Saat ini fungsi utama BKPM adalah menarik investasi dan mengurus perizinan, padahal hal yang paling penting bagi investor adalah kepastian berjalannya investasi sesuai perhitungan dan jangka waktu yang direncanakan.

Terkait hal ini kewenangannya tersebar di kementrian teknis dan pemerintah daerah. Maka dalam pembentukan kementrian investasi ini harus dipastikan formulanya tepat agar bisa memberi solusi untuk peningkatan investasi di Indonesia. 

“Pembentukan kementrian investasi harus disusun secara cermat agar formulanya bisa memberi terobosan yang progresif untuk peningkatan investasi Indoensia di masa depan”, tutur Fardi. 

Maka dari semua pertimbangan diatas, HIPMI Jawa Barat bersepakat untuk mendukung rencana pembentukan Kementrian Investasi dengan proses penyusunan yang cermat agar formulanya bisa menghadirkan terobosan solusi yang baik bagi investasi Indonesia. Kementrian investasi memiliki kewenangan, peran dan fungsi yang tajam tanpa kehilangan fleksibilitasnya agar bisa memberi kepastian investasi jangka panjang, insentif yang lebih kompetitif dan merapihkan regulasi yang tumpang tindih.

Kemudian Kementerian investasi kedepan harus memiliki visi yang jauh, bukan hanya berhenti pada penarikan investasi namun harus memastikan usaha investor berjalan dengan baik dan baik juga untuk kelestarian lingkungan di Indonesia. 

“HIPMI Jawa Barat sangat mendukung pembentukan kementrian investasi agar bisa memberi kepastian pada investor, insentif yang lebih kompetitif, merapikan regulasi yang tumpang tindih serta memiliki visi jangka panjang yang ramah terhadap investor dan lingkungan hidup Indonesia”, pungkas Surya. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00