Merespon Keluhan Nelayan

nelayan.jpg

KBRN, Bandung: Berbicara tentang nelayan selalu dikaitkan dengan nasibnya yang tidak menentu.  Maklum, nelayan kita sebagian besar masih tradisional dan menggunakan perahu biasa yang mesinnya bisa mendadak mati. Mengingat kondisi tersebut, tidak heran kalau tangkapan ikan nelayan kita jauh tertinggal oleh tangkapan kapal modern yang serba canggih, dan hanya dimiliki segelintir orang.  

Perjuangan nelayan yang luar biasa menerjang ombak laut sering menjadi inspirasi untuk kegigihan demi mendapatkan keberuntungan. Dari tahun ke tahun nasib nelayan masih perlu perhatian, meskipun dikabarkan ada bantuan yang diberikan pemerintah untuk mereka.  Namun jika masih banyak nelayan mengeluh artinya mereka masih jauh dari hidup sejahtera.

Apalagi ketika Pandemi Covid-19 melanda dalam 2 tahun terakhir, nelayan dikabarkan semakin terpuruk. Contoh, nelayan di perairan Indramayu tepatnya di sentra perikanan Desa Karangsong.  Sebelum Pandemi, Pemasaran ikan dari desa ini ke berbagai daerah di Indonesia, bahkan mampu mengekspor menembus Cina, Taiwan, dan India tetapi begitu dilanda Pandemi seketika harga ikan anjlok, dan hasil tangkapan ikan juga menurun karena nelayan tidak lagi sering melaut, belum lagi kebutuhan solar dan perbekalan anak buah kapal meningkat. 

Itu dikatakan Sekertaris Koperasi Perikanan Laut Mina Sumitra Desa Karangsong, Guntur Surya. Akhirnya sejumlah juragan kapal terpaksa menjual kapalnya, begitupun nasib nelayan kecil yang memprihatinkan. Pada bagian lain di perairan kabupaten Subang,  ketika Pelabuhan Patimban dibangun dalam waktu cukup lama tentu ada konsekuensi yang harus diberikan pemerintah berupa bantuan kepada nelayan.

Untuk memperoleh bantuan itu nelayan harus memenuhi persyaratan administrasi seperti kartu nelayan sebagai aturan baru dari pemerintah pusat. Ternyata, dana kompensasi pembangunan Pelabuhan Patimban tidak kunjung turun. Keluhan lain di sekitar pelabuhan itu adalah area tangkap ikan yang tidak boleh dilintasi dan diambil ikannya oleh nelayan setempat, padahal area tersebut merupakan area subur yang banyak ikan sehingga larangan itu berpengaruh pada pendapatan nelayan.  

Ada nelayan skala kecil, nelayan tradisional, dan nelayan skala besar di perairan Jawa Barat. Pemerintah perlu mengingat kembali dan menjalankan amanat Undang-Undang nomor 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan bagi pencari nafkah di area pantai yaitu  nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam. Prioritaskan yang mendesak dibantu. (Tien Ika Amelia)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar