Ombudsman Jabar Minta Pertimbangan Pelaksanaan PTM 100 Persen

KBRN, Bandung: Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat menyampaikan masukan kepada Pemerintah Jawa Barat berikut pemerintah kabupaten/kota agar mempertimbangkan kembali pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen. Hal itu berlandaskan kekhawatiran akan lonjakan kasus Covid-19, yang di antaranya varian omicron. 

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat Dominikus Dalu S menyebutkan, pihaknya telah menyampaikan saran beserta masukan kepada Pemprov Jawa Barat beserta pemkot/pemkab se-Jawa Barat itu melalalui surat bernomor B/0028/PC.01.01-12/I/2022, dan B/0029/PC.01.01-12/I/2022 tertanggal 21 Januari 2022 perihal saran ihwal penyelenggaraan PTM. 

Penyampaian saran melalui surat merupakan bentuk upaya bersama pemangku kepentingan mencegah lonjakan kasus Covid-19 varian omicron, terutama pada lingkungan sekolah di Jawa Barat. 

"Sebagaimana diketahui bersama, lonjakan kasus Covid-19 akibat varian omicron cukup mengkhawatirkan. Mengacu data per 23 Januari 2022, terjadi pertambahan kasus Covid-19 harian mencapai 2.925 cakupan nasional. Padahal, Jawa Barat menempati urutan kedua penyumbang kasus harian per tanggal itu. Akan tetapi, penyelenggara pelayanan pendidikan masih tetap melaksanakan PTM 100 persen," tuturnya.

Berdasarkan data tersebut, pihaknya berpandangan, perlu langkah antisipatif dan perlindungan keselamatan siswa sekolah yang mengikuti PTM 100 persen agar kasus Covid-19 tak kembali melonjak. Ombudsman berharap, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil beserta bupati/wali kota di Jawa Barat tetap mengutamakan keselamatan besera kesehatan masyarakat, termasuk anak-anak sepanjang pandemi Covid-19. 

Selain mempertimbangkan kembali PTM 100 persen, terdapat sejumlah poin saran, atau masukan lainnya. Beberapa di antaranya, melakukan upaya perbaikan penyelenggaraan PJJ secara konkret dalam pengembangan materi beserta metodologi PJJ juga  program pendampingan terhadap orang tua, dan peserta didik untuk memenuhi kewajiban pemerintah memberikan pelayanan pendidikan berkualitas. 

Terdapat pula poin saran yang berbunyi, melakukan mix methode (metode campuran) PTM 50 persen dan PJJ 50 persen dengan pengaturan proporsional, melakukan akselerasi dalam percepatan vaksinasi kelompok anak-anak beserta booster, memastikan pembiasaan penerapan prokes dan perilaku mencegah penyebaran Covid-19 pada anak-anak mulai dari lingkungan keluarga.

Sementara itu, Ketua Harian Satgas Covid-19 Kota Bandung, Asep Gufron mengatakan, pihaknya tetap akan menunggu kebijakan terbaru dari pemerintah pusat. Saat ini, pihaknya tetap berpegang teguh pada Inmendagri No 5 Tahun 2022.

"Kita menunggu kebijakan pusat ya. Kita tidak bisa, kita nunggu kebijakan pusat. Sebetulnya kita juga mengharapkan seperti itu, tapi kan kita bagaimana nanti kebijakan dari pusat seperti apa," ujar Asep kepada wartawan, Selasa(25/01/2022).

Sebagai langkah antisipasi penyebaran Covid-19 terutama varian Omicron dalam pelaksanaan PTM, pihaknya hingga saat ini sudah melakukan tes acak kepada 200 murid dan 20 guru dari 6 Sekolah. 

"Satuan pendidikan yang sudah diperiksa yaitu 6 sekolah dari sasarannya 200 murid ya 20 guru semua hasilnya negatif. Sekarang ditindaklanjuti yang 60 sekolah lainnya menjadi sasaran tes acak itu," ucapnya.

Terkait himbauan Ombudsman, Ia menjelaskan bahwa saat ini penerapan PTM seratus persen  di Kota Bandung sudah diatur sedemikian rupa. Sehingga, pelaksanaan PTM tetap mempertimbangkan keselamatan dan keamanan peserta dengan pengaturan yang ada. 

Asep menambahkan, kota Bandung ada 4 kelompok sebelum terjadi omicron itu, karena memperhatikan prinsip kehati-hatian yang untuk 330 itu yang berjalan terus ada yang 75 persen dan 50 persen dan satu kelompok lainnya.

"Kan yang prioritas tes acak juga yang 330 itu dan hasilnya semua negatif. Kita dilihat dulu kan itu tidak semua ada 4 kelompok yang satuan Pendidikan itu ya ada 330 kita diambil dari 4 kelompok itu ya kita terus berlanjut (tes acak)," tandasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar