Tata Irawan: Pengadaan Motor untuk Kepala Desa di Kab Bandung Sudah Sesuai Aturan

KBRN, Soreang : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bandung, Tata Irawan Subandi memastikan, pengadaan kendaraan motor operasional untuk 270 Kepala Desa, sudah sesuai aturan atau regulasi yang ada.

Kepada wartawan di Soreang, Selasa (30/11/2021), Tata Irawan menjelaskan latar belakang dan sumber dana untuk kendaraan jenis Nmax berkelir Hitam dan Hijau tersebut.

Dijelaskan Tata Irawan, Pemerintah Kab Bandung pada tanggal 15 November 2021, sudah mengeluarkan keputusan terkait  tambahan alokasi dana perimbangan desa yang bersumber dari perimbangan keuangan yang diterima Pemkab Bandung, serta daripajak dan retribusi

"Hasil perhitungan kemarin terakhir saat perubahan, ada anggaran yang memang harus disampaikan kepada desa yang jumlahnya kurang lebih 95 juta," terang Tata Irawan.

Kemudian imbuh Tata, pihaknya membuat regulasi untuk pemanfaatan anggaran tersebut. Selain untuk penghasilan tetap perangkat desa, anggaran tersebut juga digunakan untuk tambahan operasional BPD, kegiatan penataan batas wilayah serta tambahan operasional penanganan Covid dan Vaksinasi.

"Kemudian mengingat situasi dan kondisi saat ini, dimana kepala Desa juga membutuhkan kendaraan operasional yang memang sudah cukup lama tidak ada bantuan kendaraan operasional, maka pak Bupati pun kemudian salah satunya dalam regulasi itu untuk pengadaan kendaraan operasional," ujar Tata Irawan.

"Jadi tidak ada persoalan rasanya karena sudah sesuai regulasi. Dan jangan lupa kendaraan ini juga nantinya plat merah, karena ini kendaraan dinas, bukan kendaraan untuk pribadi," lanjutnya.

Tata Irawan memaklumi di tengah situasi seperti saat ini, pro dan kontra pasti ada.

"Tapi tujuannya kan agar bagaimana para kepala desa memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Jadi keuntungannya juga nanti untuk masyarakat," harap Tata Irawan.

Akhir Desember 2021 nanti, diharapkan semua Desa sudah bisa membeli motor jenis Nmax tersebut di dealer yang sesuai dengan regulasi yang tertera padas Lembaga kebijakan Pengadaan Bara Jasa Pemerintah ( LKPP ).

Jika semua desa sudah memiliki kendaraan tersebut, maka tidak ada alasan lagi bagi kepala Desa untuk diam di kantor.

"Manfaatkan secara baik untuk kepentingan masyarakat, bisa rutin mengunjungi RT dan RW, melakukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat dan sebagainya," pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar