Dianggap Provokatif, KNPI Pertanyakan Kredibilitas dan Profesionalisme Adek Asy’ari Sebagai Anggota Bawaslu

Ketua DPD KNPI Kota Bandarlampung, Iqbal Ardiansyah, saat memberikan keterangan pers kepada awak media, Rabu (16/9/2020

KBRN, Bandarlampung : DPD KNPI Kota Bandarlampung mempertanyakan kredibilitas dan profesionalisme Anggota Bawaslu Provinsi Lampung, Adek Asy’ari, lantaran startementnya dinilai provokatif dan membuat gaduh iklim demokrasi di Kota Tapis Berseri.

DPD KNPI Kota Bandarlampung, Rabu (16/9/2020) menggelar konferensi pers menanggapi statement Anggota Bawaslu Provinsi Lampung Adek Asy’ari, terkait dengan beredarnya video camat, lurah beserta RT dan Linmas di Kecamatan Kedaton dan Kelurahan Sukamenanti yang “menggerebek” kediaman salah seorang warga.

Ketua DPD KNPI Kota Bandarlampung Iqbal Ardiansyah mengatakan, pernyataan Adek Asy’ari dinilai provokatif serta membuat gaduh iklim demokrasi di Kota Tapis Berseri, menjelang Pilkada serentak 9 Desember mendatang.

“Keterlibatan seluruh elemen masyarakat termasuk aparatur pemerintahan dalam pengawasan seharusnya diberi apresiasi bukan malah mendapatkan tentangan dari Bawaslu,” tegas Iqbal Ardiansyah di Sekretariat DPD KNPI Kota Bandarlampung, Rabu siang.

Iqbal menjelaskan, persoalan tersebut seharusnya kejadian tersebut menjadi bahan evaluasi internal bagi Bawaslu untuk memperbaiki kinerja jajarannya sampai ke tingkat bawah.

“Saya sebagai Ketua KNPI Kota Bandarlampung, sebagai pemuda Kota Bandarlampung, dari beberapa statement yang disampaikan Adek Asy’ari sebagai anggota Bawaslu Provinsi Lampung, kami mempertanyakan profesionalisme beliau sebagai anggota Bawaslu, dan kami memperyanyakan kredibilitasnya sehingga bisa menjadi Anggota Bawaslu Provinsi Lampung,” pungkas Iqbal.

Sebelumnya dalam rilis yang dikirim ke media, Anggota Bawaslu Provinsi Lampung angkat bicara menyikapi video camat, lurah beserta RT dan Linmas di Kecamatan Kedaton dan Kelurahan Sukamenanti yang “menggerebek” kediaman salah seorang warga.

“Sekarang ngerebek-ngerebek. Ikut semua cawe-cawe urusan sosialisasi bakal calon walikota. Ini kenapa? Apa karena istri wali kotanya juga bakal mencalonkan diri jadi wali kota menggantikan suaminya,” tegas Adek Asy'ari.

Menurut Adek, ASN mestinya bekerja dengan benar, masalah jabatan semua garis tangan dan kuasa Tuhan. “Kalau udah “gatel” mau berpolitik lepasin status ASN-nya,” tandasnya.

Meskipun pengawasan Pemilu mutlak menjadi tanggungjawab Bawaslu, namun lurah dan camat serta masyarakat boleh ikut mengawasi.

“Namun harus berkoordinasi ke Bawaslu. Kalo seperti ini, bubarin saja Bawaslunya. Buat apa ada Bawaslu. Suruh saja semua camat, lurah, RT dan Linmas yang bekerja mengawasi Pilkada ini,” ujar Adek.

Terkait Panwas Kelurahan yang suaminya diduga membagikan bahan sosialisasi, Bawaslu Provinsi melalui Bawaslu Kota sudah memerintahkan kepada Panwascam setempat untuk melakukan langkah penindakan, termasuk meminta Bawaslu Kota Bandarlampung melakukan langkah-langkah yang sama terhadap camat, lurah dan ASN-nya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00