Bawaslu Keluarkan Surat Pencegahan, Camat Diminta Netral dalam Pilwakot

Surat Pencegahan Bawaslu yang ditujukan ke Camat se-Bandarlampung

KBRN, Bandar Lampung : Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bandar lampung mengeluarkan surat pencegahan berisi aturan tentang netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota (Pilwakot) tahun 2020.

Surat yang ditandatangani Ketua Bawaslu Kota Bandarlampung, Candrawansah tanggal 12 Agustus 2020 ini ditujukan kepada Camat se-Bandarlampung.

"Surat pencegahan ini merupakan warning kepada seluruh ASN khususnya Camat di Kota Bandar lampung, agar tetap menjaga netralitas dalam Pilwakot," jelas Candrawansah, Rabu (12/8/2020) malam.

Selain menekankan netralitas, dalam surat pencegahan yang dikeluarkan, Bawaslu Kota Bandar lampung juga menyampaikan tentang larangan berikut sangsi yang menanti jika ASN khususnya Camat kedapatan tidak netral dalam Pilkada.

"Camat tidak boleh melakukan kegiatan yang berpotensi menguntungkan maupun merugikan salah satu pasangan calon," tegasnya.

Sementara itu, anggota Bawaslu Lampung Adek Asy'ari meminta ASN bersikap profesional dan menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2020.

Adek menyampaikan hal ini menyikapi video Lurah Way Laga yang viral, lantaran mengaku mendapatkan selebaran berlogo Pemerintah Kota Bandarlampung, KPU dan Bawaslu dari Panitia Pemungutan Suara (PPS).

"Bawaslu Kota Bandarlampung harus bertindak, karena ini aneh. Untuk apa Lurah dan PPS mengurusi selebaran yang belum pasti kebenarannya, kemudian memperbanyak dan menyebarkan. Kalau mau berpolitik lepaskan dulu status ASN," tegas Adek.

Terkait tahapan verifikasi faktual terhadap dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan di Kota Bandarlampung, Adek meminta KPU memanfaatkan dan memaksimalkan waktu yang singkat.

"Dalam tahapan tertulis verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan pada 8-16 Agustus 2020. Tapi syarat dukungan hasil perbaikan baru diserahkan oleh hampir semua PPK ke PPS pada 9 Agustus 2020. Jadi otomatis sebagian PPS dan LO baru melakukan verifikasi faktual pada 10 Agustus 2020," tandasnya.

Meskipun tidak menyalahi jadwal, namun lanjut Adek, verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan harus dilakukan secara maksimal dengan memanfaatkan waktu yang diberikan.

"Jangan ditunda-tunda. KPU harus memanfaatkan waktu, karena bakal  pasangan calon harus menghadirkan minimal 27 ribuan pendukung untuk diverifikasi," pungkas Adek.

Dia juga menginstruksikan Bawaslu Kota Bandarlampung meminta keterangan terkait dengan data ganda yang masih ditemukan dalam daftar dukungan Ike Edwin-Zam Zanariah, karena justru bisa merugikan calon bersangkutan.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00