Bawaslu : KPU Jangan Asal-asalan Dalam Verfak Perbaikan

Anggota Bawaslu Lampung Adek Asy

KBRN, Bandarlampung : Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung Adek Asy’ari mengingatkan KPU, untuk meningkatkan profesionalitas dan kecermatan dalam meneliti kebenaran dukungan calon perseorangan.

"Di Bandarlampung, KPU harus belajar dari verifikasi faktual (verfak) bakal pasangan calon kepala dari jalur perseorangan tahap pertama beberapa waktu lalu," tegas Adek, Jumat (7/8/2020).

Adek mengungkapkan, KPU dan jajarannya di bawah harus memperhatikan betul keabsahan dukungan masyarakat kepada bakal pasangan calon walikota dan wakil walikota dari perseorangan, Ike Edwin-Zam Zanariah. "KPU jangan asal meng-MS-kan (memenuhi syarat) atau TMS (tidak memenuhi syarat) saja,” katanya.

Menurut Adek, Lurah sebagai mitra kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) juga diharapkan ikut melakukan pengawasan terhadap PPS di masing-masing wilayah kerjanya.

“Lurah bisa ikut mengawal, mengawasi, serta memberikan masukan kepada PPS. Ini agar verifikasi faktual perbaikan benar-benar dilakukan dan berjalan sesuai aturan,” tegas Adek.

Dia mengingatkan PPS yang diberikan tugas dan kewenangan melakukan verfak di lapangan dapat bekerja dengan profesional.

"Jangan seperti kisah Roro Jongrang, yang membuat 1.000 candi dalam waktu satu malam. PPS harus benar-benar melakukan verifikasi faktual ke lapangan. Jangan dari rumah, atau justru di atas meja, apalagi. dari dalam kelambu,” tegasnya lagi.

Adek juga mengingatkan KPU untuk aktif melakukan supervisi kepada jajarannya di tingkat bawah yang melakukan verfak. “Jangan lagi ada dukungan ganda. Dukungan dari anggota TNI-Polri, ASN, penyelenggara maupun dukungan fiktif, yang justru diloloskan dengan berbagai alasan, mulai dari keterbatasan SDM, waktu dan alasan lainnya,” tandas Adek.

Untuk menjamin verifikasi faktual benar-benar dilakukan di lapangan bukan di belakang meja maupun dari dalam rumah, Bawaslu meminta jajarannya di Bandarlampung, Panwascam dan PKD, melakukan pengawasan melekat atas kerja-kerja KPU dan jajarannya dalam verifikasi faktual perbaikan.

“Staf-staf yang ada harus diberdayakan, karena waktu verifikasi faktual ini singkat, yakni dari 8 sampai 16 Agustus. Ke depan hasilnya harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, berbasis aturan,” pungkas Adek.

Adek juga meminta media massa berperan secara aktif dalam mengawasi proses verifikasi faktual perbaikan ini.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00