Komnas PA : Penerapan PP 70 Tahun 2020 Harus Maksimal

KBRN, Bandar Lampung : Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Perlindungan Anak, Dhanang Sasongko mengungkapkan penerapan Peraturan  Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 akan menimbulkan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak jika dilakukan secara maksimal.

Kasus kekerasan seksual merupakan kejahatan serius yang mengingkari hak asasi anak, menimbulkan trauma bagi korban dan keluarga, menghancurkan masa depan anak serta mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pemerintah terus mengupayakan agar anak-anak di Indonesia terlindungi dari setiap tindak kekerasan dan eksploitasi melalui sejumlah peraturan perundang-undangan.

Sekjen Komnas Perlindungan Anak, Dhanang Sasongko kepada RRI (12/01/2021) menyebutkan catatan Komnas Perlindungan Anak sepanjang tahun 2020, sebanyak 2.726 kasus yang dilaporkan dimana 52 persennya merupakan kasus kekerasan seksual. Dari 52 persen kasus tersebut, 80 persennya merupakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang-oprang terdekat anak.

Melihat dari catatan 2020, menurut Dhanang Sasongko, kasus kekerasan yang terjadi pada anak tersebut sudah tergolong up normal atau diluar batas kewajaran.

Terkait dengan hal tersebut, pihaknya menurut Dhanang Sasongko memberikan apresiasi dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020. Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak (PP Kebiri Kimia) oleh Presiden RI Joko Widodo yang diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku persetubuhan dan pelaku perbuatan cabul, jika penerapan peraturan tersebut dilakukan secara maksimal.

“Sanksi yang diberikan sebetulnya bisa menimbulkan efek jera jika diterapkan secara maksimal, hanya saja saat ini penerapan sanksi tersebut dirasa masih belum maksimal sehingga efek jera tidak muncul dari setiap penerapan peraturan yang ditetapkan”, tegas Dhanang Sasongkop.

Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.

PP itu diterbitkan untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00