Sikapi Bentrok Mahasiswa dan Aparat, Pimpinan PTN dan PTS se-Lampung Keluarkan Tiga Pernyataan Resmi

Pertemuan pimpinan PTN dan PTS se-Lampung, di Gedung Rektorat Unila, Kamis (8/10/2020) siang

KBRN, Bandarlampung : Sejumlah Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Provinsi Lampung menggelar pertemuan menyikapi bentrok mahasiswa dan aparat dalam aksi unjuk rasa menolak RUU Cipta Kerja, Rabu (7/10/2020) kemarin.

Pertemuan yang dihadiri sekitar 40 pimpinan dan perwakilan PTN dan PTS ini berlangsung di Gedung Rektorat Universitas Lampung, Kamis (8/10/2020) siang.

Pertemuan yang dipimpin Rektor Unila Prof. Dr. Karomani, M.Si ini menghasilkan tiga pernyataan terkait dengan bentrok antara mahasiswa dan aparat dalam aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Lampung.

Tiga pernyataan sikap itu, pertama pimpinan PTN dan PTS menyatakan prihatin terhadap bentrok antara mahasiswa dan aparat. Kedua, semua pihak baik mahasiswa, kepolisian, DPRD dan pemerintah untuk menahan diri, agar bentrokan tidak meluas.

Ketiga pimpinan PTN dan PTS akan mengadakan bedah ilmiah serta kajian terkait RUU Cipta Kerja, dan akan melakukan penyempurnaannjika menemukan point yang perlu disempurnakan, maka pimpinan PTN dan PTS akan melakukan judicial review, demi kebaikan dan kemaslahatan bangsa.

Rektor Unila Prof. Dr. Karomani, M.Si mengatakan, sebelum mengeluarkan pernyataan resmi pihaknua sudah berkoordinasi dengan unsur pimpinan daerah.

"Tadi kami sudah bertemu Gubernur, Kapolda, Kajati, membahas persoalan tersebut," jelas Karomani.

Dia menjelaskan, dalam koordinasi itu, pimpinan PTN dan PTS dianggap lalai karena tidak bisa mengendalikan mahasiswa yang berbuat anarkis dalam aksi unjuk rasa yang awalnya berlangsung damai.

"Kami dinilai membiarkan mahasiswa yang melakukan aksi kemarin menghujat aparat dan pemerintah berkaitan dengan Omnibus Low Cipta Kerja. Maka dari itu, kami perlu membuat pernyataan sikap," tandasnya.

Secara institusi, Karomani dan pimpinan PTN serta PTS mengaku prihatin terhadap benturan yang terjadi dalam aksi unjuk rasa kemarin.

"Kami bukan menyoal aksi mahasiswa karena mekanismenya sudah diatur dalam Undang-Undang. Hanya saja, ke depan peristiwa ini diharapkan tidak kembali terjadi," pungkas Karomani.

Karomani berharap, aksi mahasiswa tidak dimainkan dengan isu Omnibus Law, yang pada akhirnya dibenturkan dengan aparat. "Ini harus ditelusuri di masing-masing universitas," tegasnya lagi.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00