Anggota DPRD Lampung, Deni Ribowo: Penanganan Covid-19 Hanya Fokus di Hilir

Anggota Komisi V DPRD Lampung, Deni Ribowo, menyoroti penanganan Covid-19/ist

KBRN, Bandarlampung: Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Deni Ribowo, berpendapat selama ini penanganan Covid-19 di Lampung hanya difokuskan pada bagian hilir seperti ketersediaan tenaga medis dan fasilitas kesehatan, namun belum pada bagian pencegahan di hulu yakni testing dan tracing.

“Selama ini kita melihat bahwa penanganan Covid-19 hanya pada tenaga medis dalam hal ini rumah sakit, Puskesmas, yang melakukan penanganan,” kata Deni di Bandarlampung, Sabtu (31/7/2021).

Menurut Politikus Demokrat ini, penularan virus corona tanpa pencegahan di bagian hulu ibarat arus sungai yang mengalir tanpa putus.

“Selama ini, air yang mengalir itu kan kita tamping saja. Kurang tenaga medis kita tambah tenaga medis, kurang alat kita tambah alat, tapi kita lupa untuk mengurangi debit airnya,” paparnya.

Padahal Deni melanjutkan, penanganan Covid-19 itu sebenarnya bagaimana upaya mengurangi debit air dari hulu. Nah, untuk mengurangi debit air ini, pemerintah telah membuat aturan melalui penguatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

“Sebenarnya pemerintah sudah membuat kebijakan melalui PPKM Darurat Berbasis Mikro yang sekarang berubah menjadi PPKM Level 1-4,” tegas Deni.

Penerapan PPKM Mikro di tingkat kelurahan, lanjutnya, untuk melokalisir warga yang terpapar Covid-19 melalui pengintensifan testing dan tracing atau tes dan telusur.

“Misalnya ada dua warga atau lebih yang terpapar Covid-19, maka statusnya kuning, oranye, atau merah. Kemudian cukup dilakukan penyekatan di RT-RT itu saja, enggak semua satu kampung harus dilakukan penyekatan,” tandasnya.

Hal itu sejalan dengan kebijakan Kementerian Kesehatan melalui Surat Edaran Nomor: H.K.02.02/II/1918/2021 tentang Percepatan Pemeriksaan dan Pelacakan Dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang ditetapkan pada tanggal 23 Juli 2021 lalu.

Deni bilang, surat edaran itu dimaksudkan untuk percepatan penanggulangan pandemi pada masa PPKM melalui penguatan pilar deteksi dengan pelaksanaan peningkatan jumlah pemeriksaan (testing) dan pelacakan (tracing) kontak erat pasien Covid-19.

Dalam aturan itu merinci bahwa daerah yang masuk kategori PPKM Level 3 dan Level 4 diperbolehkan menggunakan hasil pemeriksaan test Rapid Antigen (RDT-Ag) sebagai diagnosa untuk pelacakan kontak erat maupun suspek, dan bisa juga dipakai sebagai data dukung dalam pengajuan klaim Covid-19.

Itu sebabnya, tambah Deni Ribowo salah satu indikator tingginya kasus Covid-19 di satu daerah karena kabupaten/kota melakukan testing dan tracing yang cukup masif dan dilakukan secara luas.

Sehingga ditemukan banyak sekali kasus suspek yang terjaring dan angka positifnya lebih banyak. “Yang kedua, bisa dilihat indikatornya ketika rumah sakit penuh dan tingkat kematian tinggi, kemudian yang isolasi mandiri juga banyak,” tegas Deni Ribowo lagi.

Oleh karena itu, saat ini masyarakat harus peduli terhadap sesama dan pemerintah tidak boleh berpangku terhadap kasus-kasus di daerah. “Terus terang saja tenaga kesehatan ini sudah kewalahan dan butuh bantuan serta solidaritas dari masyarakat,” pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00