Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos RI, Bahas Program Perhutanan Sosial (PPS)

Dirjen PFM Kemensos RI, Asep Sasa foto bersama usai diskusi membahas PPS/foto istimewa

KBRN, Bandarlampung : Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin (PFM) Kementerian Sosial (Kemensos) RI Asep Sasa, bersama Pokja Nasional PPS Bidang Akses Perizinan Andi Saputra, dan Pokja Zona Sumatera PPS, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Bidang Pemetaan Syafrudy, Selasa (1/12/2020) malam menggelar diskusi membahas PPS.

Diskusi digelar usai memetakan tanah negara di bawah kewenangan KLHK RI di Pulau Sulawesi dengan luas ribuan hektare untuk dikelola oleh BUMD, Koperasi, Bumdes, KTH dan kelompok tani (Poktan).

Diskusi diikuti Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Lampung Aswarodi, Sekretaris Dinsos Heryana Romdony, Branch Manajer BUMN PT Pertani Kabupaten Lampung Tengah, dan Direktur Utama PT Aneka Usaha Laba Jaya Utama, Kabupaten Pesawaran.

Diskusi membahas tentang enterpreneur sosial dan kolaborasi program lintas kementrian, BUMN dan BUMD untuk menanggulangi masyarakat bermasalah sosial yang angkanya semakin meningkat meski angka kemiskinan menurun.

"Selesai diskusi ini, kami berencana  mengunjungi Suku Anak Dalam di Jambi untuk mengaplikasikan program  keserasian sosial, laboratorium lapangan sosial dan ECO farming terpadu," papar Asep Sasa, dalam keterangan tertulisnya yang diterima RRI.co.id, Rabu (2/12/2020). 

Asep bilang, program itu akan dilakukan di tanah negara dalam kawasan hutan yang telah terbit IUPHHK-HKm, IUPHHK-HD dan IUPHHK-Kemitraan Kehutanan, IUPHHK-HTR serta IUPHHK-Hutan adat dengan total lahan seluas 200.000 ha lebih.

Selain itu, lanjut Asep, Eco Farming Terpadu juga akan diterapkan dalam tanah negara pada kawasan hutan di desa Bayas, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran yang telah diterbitkan KULIN KK oleh KLHK RI seluas 500 ha.

"Pemetaan dilakukan secara polygone, okuvasi dan persil. Dalam pelaksanaannya nanti kelompok tani hutan (KTH) tidak dipungut biaya, karena dibiayai APBD Kabupaten Pesawaran via kebijakan Kepala Daerah," urai Asep Sasa.

IUPHHK-Kemitraan Kehutanan atau KULIN KK, lanjutnya telah diserahkan langsung oleh Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona Kaligis, sebelum cuti sebagai kepala daerah kepada 3 KTH.

"Ada juga pengajuan tanah negara kawasan hutan di Pesawaran seluas ribuan hektare yang telah masuk ke KLHK RI, dan telah ditindaklanjuti Dirjen PSKL KLHK RI," pungkasnya.

Kadis Sosial Provinsi Lampung Aswarodi menyatakan, untuk menindaklanjuti surat Sekdaprov Lampung tentang pendampingan panti sosial Mardi Guna oleh BUMD Pesawaran, pihaknya siap menandatangani kerjasama dengan Dirut BUMD Pesawaran.

"Kemungkinan setelah business plan selesai dikaji dan dikerjakan secara matang," tegasnya.

Sementara Direktur Utama PT Aneka Usaha Laba Jaya Utama, Kabupaten Pesawaran, Ahmad Muslimin mengatakan untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitas warga binaan di panti sosial dilakukan dengan membuka laboratorium lapangan sosial di panti Mardi Guna.

"Ini (Laboratorium) akan mengajarkan produksi aneka kualitas dan varietas garam, pembukaan lahan KOMPI (Kapulaga Organik Makmurkan Petani Indonesia), produksi pupuk organik cair dan padat serta obat pengendali hama serta penyakit," urainya.

Sedangkan untuk percepatan pemberian akses perizinan, Ahmad Muslimin telah membentuk Divisi dan Pokja pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan pengawasan sumber daya alam (SDA).

Kehadiran Dirjen PFM Kemensos RI Asep Sasa, merupakan rangkaian kegiatan di Lampung, salah satunya pengukuhan Pelopor Perdamaian di Kabupaten Mesuji, Selasa kemarin.(rls) 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00