IKRT Meningkat, NTP Lampung Juni 2022 Menurun

KBRN, Bandarlampung: Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Lampung pada Juni 2022 tercatat lebih rendah dari bulan sebelumnya. 

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Irfan Farulian dalam rilis yang diterima RRI, Minggu(02/07/22), mengatakan, penurunan NTP ini terjadi pada bebarapa subsektor, seperti tanaman pangan, tanaman perkebunan rakyat, dan perikanan baik tangkap maupun budidaya. 

"Turunnya NTP pada periode Juni 2022 lebih didorong oleh meningkatnya Indeks yang harus dibayarkan oleh petani yang disebabkan adanya peningkatan Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) pedesaan yang naik sebesar 2,07%," katanya.

Meski NTP Provinsi Lampung secara umum tercatat di atas 100 dikatakan Irfan, NTP subsektor Tanaman Pangan masih berada di bawah 100 yang tercatat sebesar 92,75. 

"Ke depan, KPw BI Provinsi Lampung memandang bahwa inflasi akan tetap terkendali pada rentang sasaran 3±1%. Namun demikian, terdapat beberapa risiko yang perlu dimitigasi, antara lain: dari risiko kelompok inti, adanya risiko ketidakpastian pasar keuangan global seiring dengan masih berlanjutnya permasalahan ketegangan geopolitik Rusia dan Ukraina serta percepatan normalisasi kebijakan moneter Bank Sentral di dunia yang meningkatkan tekanan kepada Nilai Tukar Rupiah," ungkapnya.

Kemudian, berlanjutnya peningkatan second round impact VF dan AP seiring dengan harga bahan pangan dan energi internasional yang masih dalam tren naik pada triwulan II 2022 serta peningkatan ekspektasi inflasi seiring dengan meningkatnya mobilitas, pembiayaan perbankan, dan berlanjutnya pemulihan ekonomi kedepan. Risiko kelompok Volitile Food (VF), penerapan fuel surcharge sebesar 10% untuk penerbangan kelas ekonomi seiring dengan kenaikan harga minyak mentah dunia serta peningkatan permintaan memasuki periode libur anak sekolah di bulan Juli.

Selain itu, peningkatan harga aneka rokok secara bertahap sebagai dampak lanjutan kenaikan harga cukai di awal tahun dan potensi diberlakukannya normalisasi tarif listrik untuk menekan defisit fiskal pemerintah. Risiko kelompok Administered Price (AP), potensi kenaikan harga kedelai dan jagung berisiko meningkatkan biaya input untuk pakan hewan ternak. Di sisi lain, inefisiensi tata niaga pangan, berlanjutnya peningkatan harga pupuk, serta problem struktural pola tanam dan manajemen impor berisiko meningkatkan biaya produksi bahan pangan.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar