Tracking Daratan dan Sampah Menjadi Masalah Pemasokan Batubara Ke PLTU Sebalang

KBRN, Lampung Selatan : Pemasokan batubara untuk kebutuhan daya listrik yang ada di PLTU Sebalang dalam sehari membutuhkan  Batubara sebanyak 1.750 ton, yang bersumber dari wilayah Palembang dan Jambi. Sedangkan dalam sistem pengirimannya sangat berpengaruh jika cuaca buruk dalam pembongkaran//

Demikian diungkapkan Manager PLTU Sebalang Rosied, pada rapat pembahasan tentang sistem kelistrikan di daerah Kabupaten Lampung Selatan, yang diselenggarakan di ruang confers room PLTU Sebalang jalan lintas Sumatera KM 22 dusun Sebalang desa Tarahan Kecamatan Katibung Lamsel, kamis (21/01/2021).

"Permasalahan tracking daratan dan sampah yang juga dapat mengganggu, karena air tidak dapat masuk akibat terhalang oleh sampah di area pantai Sebalang dan ini menjadi perhatian kita semua, program kami juga ada untuk masyarakat yang sudah berjalan dari tahun sebelumnya dan insya allah dapat terus kami berikan". tutur Rosied.

Sementara itu, Bupati Lamsel  Nanang Ermanto, menanggapi hal itu,  dua masalah yang menjadi perhatian kita semua yaitu masalah sampah dan Tracking bongkar muat batu bara, dan ini menjadi problem kita semua.

"Saya meminta porkopimda untuk sama -sama menyelesaikan persoalan yang ada, karena saya tidak mau ada yang menghambat investasi di lampung selatan, selesaikan persoalan yang menggangu keamanan, untuk itu saya  meminta kepada pihak polri dan TNI agar bersama sama menyelesaikan persoalan yang terjadi di sebalang jangan sampai mengganggu kepentingan umum".Tegasnya.

Danramil 421-10/ Katibung Kapt INF Sugeng, juga menjelaskan pantai sebalang akhir ini menjadi terkenal wisata baharinya, namun permasalahanpun menjadi agak kompleks tentang status tanah yang saling mengklaim, pada mulanya sebalang bukan apa- apa, namun setelah dikembangkan oleh salah seorang penggagas putra daerah, sebalang menjadi perhatian masyarakat umum bahkan sampai di luar provinsi lain.

Kabag Ops Polres Lamsel juga menyatakan, pada dasarnya menurut undang- undang, 100 M dari bibir pantai adalah milik negara, bukan milik kelompok ataupun perorangan.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00