Pemkot Metro Akan Kaji Ulang Kenaikan PBB

Sekda Kota Metro usai menghadiri sebuah acara di Bandarlampung/Foto: dok RRI

KBRN, Metro: Setelah sempat memicu pro dan kontra, karena masyarakat harus membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan tarif tinggi, akhirnya Pemerintah Kota (Pemkot) Metro akan mengkaji ulang keputusan tersebut.

"Kami sudah melakukan pembahasan  dengan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD). Nanti akan didalami lagi. Kan memang ada kenaikan, stimulus turun," kata Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Metro, Bangkit Haryo Utomo, kepada wartawan Senin (16/5/2022).

Dia menyebut, pemberian stimulus yang menyebabkan kenaikan nominal yang harus dibayar oleh wajib pajak, merupakan  saran dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Ada saran dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), karena sudah dua tahun terakhir ada stimulus penurunan. Saran BPK, ke depan jangan turun terus. Karena itulah ada kenaikan," tandasnya.

Bangkit berjanji akan berkoordinasi dan melakukan pengkajian kembali terhadap keputusan Walikota Metro, Wahdi Siradjuddin itu.

Naiknya PBB yang harus dibayarkan masyarakat dipicu keluarnya surat Keputusan Walikota Metro nomor 205/ KPTS/ B-05/ 2022, tentang pemberian stimulus PBB Perdesaan dan Perkotaan tahun 2022 di Kota Metro.

Dalam surat itu diketahui memperhatikan dua hal, yakni Keputusan Walikota Metro nomor 942/ KPTS/ B-05/ 2021 tentang klasifikasi dan penetapan nilai jual Objek Pajak (NJOP) Bumi dan Bangunan sebagai dasar pengenaan PBB untuk Kota Metro.

Selajutnya berita acara keputusan rapat penetapan stimulus PBB Perdesaan dan perkotaan di Kota Metro tahun 2022 tanggal 13 Januari 2022.

Dalam surat itu memutuskan dan menetapkan yang pertama, memberikan stimulus terhadap ketetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan di Kota Metro tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua, besaran presentase pemberian stimulus yang diberikan kepada wajib pajak didasarkan pada klasifikasi buku Daftar Himpunan Ketetapan Pembayaran (DHKP).

Besaran presentase pemberian stimulus PBB-P2 tahun 2022 berdasarkan 5 buku klasifikasi Ketetapan DHKP. Dalam buku 1, stimulus atas ketetapan PBB-P2 sebanyak 60 persen, Buku 2 sebanyak 60 persen, Buku 3 sebanyak 45 persen, Buku 4 sebanyak 38 persen dan Buku 5 sebanyak 20 persen.

Sementara itu, surat keputusan dan penetapan poin ketiga berisi tentang berlaku mundurnya keputusan tersebut mulai tanggal 3 Januari tahun 2022. Surat tersebut ditandatangani Walikota Metro, Wahdi Siradjuddin pada 21 Maret 2022.

Surat tersebut ditembuskan kepada Ketua DPRD Kota Metro, Inspektur Kota Metro, Kepala BPKAD Kota Metro, Camat dan Lurah se-Kota Metro.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar