BKKBN Lampung Lakukan Pendampingan Penyusunan GDPK Lima Pilar Untuk Lampung Berjaya

Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung, Ni Gusti Putu Meiridha menyampaikan kata sambutan sekaligus membuka kegiatan pendampingan penyusunan GDPK lima pilar, Rabu(26/01/22). (Foto: dokumen humas BKKBN Provinsi Lampung)

KBRN, Bandarlampung: Menyadari pentingnya masalah kependudukan dalam pembangunan, pada tahun 2009 telah diterbitkan Undang Undang Nomor 52 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. “penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan dalam pembangunan berkelanjutan”. 

Provinsi lampung dengan jumlah penduduk yang besar dan karakteristik yang berbeda beda  tersebut perlu terus dimonitor dan dipetakan secara spasial / geografis sebagai peta acuan kerja sampai level terbawah (desa) karena sangat akan berpengaruh kepada pembangunan. 

Hal inilah yang mendasari Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung mengadakan kegiatan Pendampingan Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Lima Pilar, Rabu(26/01/22). 

Sekretaris Pewakilan BKKBN Provinsi Lampung, Ni Gusti Putu Meiridha, pada kesempatan itu mengatakan,  sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014, setiap tingkatan wilayah diharapkan dapat menyusun suatu rancangan induk atau grand design pembangunan kependudukan untuk merekayasa dinamika kependudukan di daerahnya. 

Grand design pembangunan kependudukan dimulai dari tahap penyiapan yang memuat kegiatan kajian teknis, inventaris aspirasi, dan informasi sektoral, lalu dimatangkan melalui konsensus yang hasilnya dirumuskan dalam dokumen resmi GDPK.

Lebih lanjut Putu menyampaikan bahwa Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 pilar menjadi penting karena akan diimplementasikan sebagai alat bantu dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai rencana. 

Dalam GDPK 5 pilar yang mencakup bidang pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengaturan mobilitas penduduk, dan penataan administrasi kependudukan, untuk itu diperlukan keseriusan dalam koordinasi dan sinergi antar pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat agar dapat mencapai target tujuan pembangunan kependudukan yang optimal.

"Pada saatnya kita akan menyempurnakan penyusunan GDPK 5 pilar di tingkat provinsi dan kabupaten / kota yang diharapkan GDPK 5 pilar yang tersusun dapat menjadi sumber informasi dalam perencanaan daerah selanjutnya. Dalam penyusunan GDPK 5 pilar menggunakan data hasil Pendataan Keluarga 2021, data lintas sektor, atau data lainnya yang relevan," ujar Ni Gusti Putu Meiridha.

Sementara itu Sub Koordinator Penetapan Parameter Kependudukan, Yeni Astuti dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang indikator indikator yang harus diperhatikan dan sasaran yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun mendatang sehingga setiap pemangku kebijakan dapat mengimplementasikan  tidak hanya tentang penyelesaian rancangan sesuai format tetapi juga dapat meningkatkan kualitas rancangan.

Lebih lanjut Yeni mengatakan bahwa kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari, 26 – 27 Januari 2022 tersebut diikuti oleh 35 orang peserta yang berasal dari Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung, BAPPEDA Provinsi Lampung dan OPD – KB Kabupaten / Kota Se Provinsi Lampung dan mitra kerja, serta menghadirkan beberapa narasumber antara lain, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung, BAPPEDA Provinsi Lampung, Ketua Koalisi Kependudukan Provinsi Lampung, dan Koordinator Bidang Pengendalian Penduduk Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar