Sekda Saipul Pimpin FGD Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

KBRN,Way Kanan : Sekretaris Daerah Kabupaten, Saipul memimpin Focus Group Discussion (FGD) Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 di Ruang Rapatnya,(14/01/2022).

Dalam arahannya Sekda Saiful mengatakan,IPKD merupakan suatu ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan Indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan Daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu. Dengan Dimensi IPKD yang merupakan suatu besaran yang terdiri dari indikator-indikator pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. Dimana Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Daerah.

Dirinya menambahkan, IPKD memiliki tujuan Mengukur kinerja tata kelola Keuangan Daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu, memacu dan memotivasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam meningkatkan kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah, Melakukan publikasi atas hasil pengukuran IPKD bagi Pemerintah Daerah, Provinsi, Kabupaten dan Kota, Pemberian penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang memiliki IPKD yang berpredikat terbaik secara Nasional serta Meningkatkan peran Aparat Pengawas internal Pemerintah dalam mewujudkan pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel.

IPKD menggunakan Pengukuran berdasarkan input indikatir yang terdapat pada masing-masing dimensi, dimana Dimensi 1 yaitu Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, Dimensi 2 Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, Dimensi 3 Transparansi pengelolaan keuangan Daerah, Dimensi 4 Penyerapan anggaran, Dimensi 5 Kondisi keuangan Daerah dan Dimensi 6 Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD.

Lebih lanjut dirinya menyampaikan, jika Pengukuran IPKD melalui Jumlah seluruh hasil perkalian masing-masing bobot dimensi dan indeks dimensi, yang menghasilkan Peringkat baik dengan nilai A, Peringkat perlu perbaikan dengan hasil B dan Peringkat sangat perlu perbaikan dengan nilai C serta Pengelompokan Hasil IPKD berdasarkan kemampuan keuangan Daerah tinggi, sedang dan rendah. Sementara itu, Pemeringkatan Hasil Pengukuran IPKD dilakukan berdasarkan Daerah Provinsi dilakukan secara Nasional yang ditetapkan setiap Tahun dengan Keputusan Mendagri, Daerah Kabupaten/Kota yang  dilakukan terhadap Kabupaten/Kota dalam regional masing-masing Provinsi ditetapkan setiap Tahun dengan Keputusan Gubernur dan Gubernur menyampaikan laporan hasil pengukuran IPKD Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Mendagri paling lambat Bulan Juli Tahun berikutnya.

Berdasarkan analisa masalah dan telaah IPKD, rendahnya Indeks IPKD Way Kanan pada Dimensi 1 pada Tahun 2018, 2019 dan 2020 dikarenakan Masih rendahnya angka kesesuaian Program RPJMD dengan RKPD, Masih rendahnya angka kesesuaian Program RKPD dengan KUA-PPAS, Masih rendahnya angka kesesuaian Program KUA-PPAS dengan APBD, Masih rendahnya angka kesesuaian Pagu RKPD dengan KUA-PPAS dan Masih rendahnya angka kesuaian Pagu KUA-PPAS dengan APBD yang teridentifikasi.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar