Ini Alasan Pedagang Tolak Pembangunan Pasar Modern Bekri

KBRN, Bandar Lampung : Rencana pembangunan Pasar Modern Bekri yang berada di belakang Stasiun Bekri Kabupaten Lampung Tengah, atau sebelah Barat rel kereta api oleh PT Oriz Pro Indomedia selaku pengembang tak berjalan mulus. Pasalnya, pedagang sudah hampir 30 tahun menempati kios di atas lahan yang menjadi lokasi pembangunan pasar modern tersebut.

Salah seorang pedagang, Guntoro mengatakan,  dirinya bersama pedagang lain menolak proyek pasar modern tersebut. Dia beralasan, pembangunan pusat bisnis tersebut dikhawatirkan akan mematikan pasar tradisional. Selain itu Guntoro juga beralasan, pengembang tidak memiliki hak meminta pedagang mengosongkan lahan, lantaran lokasi tersebut merupakan HGU PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VII.

“Kami pedagang menolak, karena dari PT Oriz Pro Indomedia memberikan surat pemberitahuan pengosongan lahan secepatnya secara mendadak, jadi kami menolak keras rencana ini. Sementara kami yakin pasar ini menempati lahan PTP, terlebih kalo ada pasar modern pasar tradisional dikhawatirkan akan mati,” ungkapnya (05/05/2021).

Kepala Kampung Sinar Banten, Bekri, Aris Sugiarto membenarkan penolakan pedagang terhadap pembangunan pasar modern. Aris yang merupakan putra asli Bekri itu menegaskan, sepengetahuannya status lahan yang akan dijadikan lokasi pasar modern milik PTPN VII.

“Kami telah bermusyawarah dengan masyarakat, dan masyarakat menolak keras pembangunan pasar modern ini. Untuk status tanah yang kami tahu dari dulu sampai sekarang tanah yang ditempati pedagang itu milik PTPN VII. Tapi saya kurang tahu jelas PT pengelola ini mendirikan perkantoran tanpa izin dari aparatur Kampung,”ujarnya.

Direktur Utama PT Oriz Pro Indomedia, selaku perusahaan pengembang, Rico Tambuse menyatakan, penolakan proyek pasar modern Bekri oleh pedagang terjadi karena miskomunikasi. Dia memastikan, pembangunan pusat bisnis di Bekri, tidak akan mematikan pasar tradisional, namun justru malah akan mengangkat UMKM.

Rico juga membuka ruang komunikasi dengan pedagang terkait rencana pembangunan pasar modern tersebut. Ia menegaskan, pembangunan pasar sementara waktu dihentikan sampai pengembang mendapatkan kepastian tentang status lahan.

“Menurut saya ini ada Miss Komunikasi antara masyarakat dengan kami yang berencana yang akan menggunakan pedagang itu untuk pengembangan UMKM, artinya kami akan mengangkat perekonomian masyarakat juga. Jadi saya berharap masyarakat dan kami dapat saling bersinergi,” jelsnya.

Manajer Humas PT KAI Divre IV Tanjungkarang Jaka Jarkasih, menjelaskan tanah di belakang Stasiun Bekri memang sah milik PT KAI.

Ia memastikan, tidak terjadi tumpang tindih antara aset tanah milik PT KAI dan PTPN VII. Sebab lokasi dan batas tanah PT KAI jelas berdasarkan sertifikat hak pakai, sedangkan PTPN VII memiliki HGU dengan lokasi tanah yang berbeda. Jaka Jarkasih menegaskan, PT KAI berhak menyewakan tanah di belakang Stasiun Bekri berdasarkan sertifikat hak pakai.

“Pada prinsipnya PT KAI memberikan hak atau kontrak dengan PT Oriz, karena PT KAI memiliki sertifikat hak pakai, sedangkan PTPN itu menggunakan HGU nomor 53 tahun 2002. Jadi sebenarnya tidak tumpang tindih dalam hal ini, karena masing-masing berbeda lokasi,”paparnya.

Jaka Jarkasih menambahkan, lahan PT KAI tersebut ada di belakang Stasiun Bekri atau sebelah Barat rel kereta api, berseberangan dengan pasar tradisional Bekri, dengan luas lahan 75 meter dan panjang mencapai ribuan meter.

Dia kembali menegaskan, kepemilikan lahan PT KAI berdasarkan sertifikat hak pakai nomor 1 tahun 1998. Bahkan lahan tersebut sudah diperiksa kedua perusahaan dengan dimediasi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00