Ketua DPRD, Mingrum Gumay Sosialisasi Perda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

sosialisasi_perda_provinsi_lampung.jpeg

Deskripsi Gallery

KBRN, Lampung Tengah: Sosialisasi Peraturan Daerah No. 17 tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan digelar Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah pada 9 sampai dengan 11 Juli 2021.

Menariknya, sebelum menyampaikan pemaparan dan memberikan sosialisasi, Mingrum mengingatkan kepada seluruh masyarakat jika saat ini masih dalam kondisi pandemi Covid-19, dengan tingkat penularan yang semakin tinggi.

"Saya harapkan masyarakat semakin ketat dan tidak kendor protokol kesehatan 5 M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas serta interaksi) untuk menjaga dan menekan penularan Covid-19," kata Mingrum Gumay kepada RRI.co.id, Minggu malam.

Sementara terkait dengan Perda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan Mingrum menjelaskan,  lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi sebagai karunia Tuhan YME yang dikuasai negara dan dipergunakan untuk kemakmuran serta kesejahteraan rakyat.

"Meningkatnya pertambahan penduduk dan perkembangan ekonomi serta  industri mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian pangan, yang menjadi ancaman daya dukung wilayah dalam menjaga kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan," tegasnya.

Mingrum mengungkapkan sosialisasi perda bertujuan memberikan wawasan dan pengetahuan tentang perlindungan lahan pertanian dan pemanfaatan sumberdaya pertanian yang berkelanjutan di Provinsi Lampung. Ia juga menegaskan, optimalisasi lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan pemerintah daerah melalui optimalisasi lahan pangan yang meliputi intensitas, ekstensifikasi, disversifikasi serta rehabilitasi terhadap lahan pertanian pangan.

"Terkait bidang pengawasan Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota, pengawasan lahan pertanian meliputi perencanaan dan penetapan, pemanfaatan, pembinaan dan pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan," urai Politisi PDIP ini. 

Upaya lainnya dalam bidang perlindungan dan pemberdayaan petani, kelompok petani, koperasi petani dan asosiasi petani yang dilakukan oleh pemerintah dilakukan untuk menjamin harga komoditi yang menguntungkan, memperoleh sarana dan prasarana produksi, dan pemasaran hasil pertanian pokok.

"Selain itu pengutamaan hasil pertanian pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan pangan daerah dan mendukung pangan nasional, kompensasi akibat gagal panen dan asuranai pertanian," lanjutnya.

Mingrum mengimbau masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok berperan serta dalam perlindungan kawasan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian.

"Kalau kita berbicara sanksi dan ketentuan pidana yang terkandung dalam perda terkait alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan dan pengembalian keadaan lahan pertanian ke kondisi dan keadaan semula berupa sanksi pidana," pungkas Mingrum.

Sosialisasi Perda ini juga dihadiri Ketua DPRD Lampung Tengah, Penyuluh Pertanian, Camat Kelirejo, Kepala Kampung, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, kelompok tani, serta anggota kelompok wanita tani (KWT) Kecamatan Kalirejo.

Gallery Info

  •   Dibuat oleh : Fathia Zata Dini
  •   Tanggal : 11 Jul 2021

Share this

FOTO LAINNYA

00:00:00 / 00:00:00