Meski Bertahun - Tahun, Tindaklanjut Temuan LHP BPK Sejak 2004 Belum Terselesaikan

Gapura Menuju Kabupaten Aceh Singkil

KBRN, Singkil : Meski telah bertahun - tahun di temukan kerugian negara berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI sejak 2004 hingga 2019. Akan tetapi hingga kini penyelesaian untuk pengembalian kerugian itu,  sesuai rekomendasi BPK  belum juga selesai ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.

Belum tuntasnya persoalan pengembalian temuan BPK sebesar  Rp. 12,8 Miliar tersebut,  terungkap kembali setelah dilakukannya rapat tindak lanjut temuan LHP oleh BPK RI perwakilan Aceh, yang berlangsung di ruang pertemuan Bupati Aceh Singkil beberapa hari yang lalu.

Setelah dilaksanakannya rapat,sekaligus sosialisasi oleh Tim BPK RI Perwakilan Aceh di Aceh Singkil. Bupati Aceh Singkil  kepada wartawan mengakui, bahwa  adanya temuan BPK senilai Rp12,8 Miliar yang menjadi rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI selama sebulan terakhir di Aceh Singkil.

Menanggapi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI perwakilan Aceh tersebut, ketika di konfirmasi Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil. M. Hilal, kepada sejumlah wartawan, Rabu (24/2) menjelaskan. Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) telah disampaikan setiap tahun sejak 2004. Serta penyelesaian temuan itu, sesuai rekomendasi BPK untuk  dilakukan pengembalian.

Di katakanya, setiap tahun tetap  progres pengembalian sesuai arahan BPK telah di lakukan. Sehingga berdasarkan hasil akumulasi, sejak 2004 hingga kini sudah di kembalikan sebesar Rp. 9,9 Milyar.

" Progres pengembalian setiap tahunnya ada. Sehingga dari hasil temuan BPK yang menyebabkan kerugian daerah sejak 2004 hingga 2019 mencapai Rp. 12,8 Miliar, hanya sisa Rp. 2, 9 Miliar, " Sebut M. Hilal

Kemudian M. Hilal menambahkan, meski sudah ada pengembalian yang di akumulasikan sejak 2004. Akan tetapi, Ia tidak menyebutkan Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten (SKPK) mana saja yang telah menindaklanjuti  pengembalian tersebut. Untuk itu di jelaskan M. Hilal, saat ini, pihaknya bersama Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) yang sudah terbentuk akan segera melakukan pemetaan.

" Kita berharap SKPK mana yang belum melakukan penyelesaian pengembalian, nantinya untuk segera mengejar pengembalian kerugian daerah itu." Tambahnya 

Informasi yang berhasil di himpun, selain temuan rekomendasi yang belum sepenuhnya belum ditindak lanjuti terkait adanya indikasi kerugian daerah. Juga masih ada di temukan kekurangan administrasi.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00