Lima Polisi Positif Narkoba di Polda Aceh Terancam Dipecat

Foto : Ist

KBRN, Banda Aceh : Lima orang anggota polisi di jajaran Polda Aceh positif narkoba setelah dilakukan tes urine secara acak sejak tanggal 1 Januari hingga 21 Februari lalu. Kelima personel polisi tersebut jika terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba sangksi terberat adalah pemecatan. 

"Sesuai kebijakan Kapolri untuk proses sesuai ketentuan yang berlaku dengan sangksi sampai dengan pemecatan dan pidana," tegas Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Winardy kepada RRI di Banda Aceh, Rabu (24/2/2021). 

Menurut Winardy, pengecekan urine secara acak tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa personel Polda Aceh dan jajaran bersih dari narkoba. 

"Dalam hal ini Polda Aceh berkomitmen tegas dan tidak ada kompromi bagi pengguna narkoba dan menyatakan tidak ada tempat bagi pengguna narkoba di kepolisian. Siapa saja yang terlibat sudah pasti dipidana dan dipecat, putusan tidak dengan hormat," tegasnya lagi. 

Sebelumnya, Kabid Propam Polda Aceh Kombes Pol Iskandar menyampaikan, berdasarkan hasil pemeriksan urine terhadap 724 personel Polda Aceh dan jajaran, lima di antaranya dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba. 

"Pemeriksaan urine kami lakukan acak, baik di Polda maupun jajaran. Hasilnya 5 orang dinyatakan positif narkoba," ucap Kabid Propam, dalam keterangan pers, Selasa (23/2/2021). 

Kelima personel yang positif tersebut, lanjutanya, masing-masing dari Polres Aceh Besar satu orang, Polres Lhokseumawe dua orang, Polres Aceh Tamiang satu orang, dan satu orang lagi dari Polres Subulussalam. 

"Kelima personel tersebut bertugas di Polres yang berbeda dan saat ini masih diperiksa secara intensif oleh Kasi Propam Polres masing-masing," jelasnya. 

Kabid Propam juga menyampaikan komitmen Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bahwa personel yang terlibat narkoba akan dipecat dan dipidanakan. 

Iskandar menyampaikan, untuk memastikan seluruh personelnya bebas dari narkoba, Kepolisian Daerah Aceh melalui Bid Propam Polda aceh yang bertugas untuk membina dan melaksanakan pengamanan internal, penegakan disiplin, ketertiban dan pertanggungjawaban profesi di lingkungan Polda, termasuk pelayanan pengaduan masyarakat mengenai dugaan adanya penyimpangan tindakan anggota PNS dan Polri serta rehabilitasi. 

"Ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melakukan pemeriksaan urine bagi personel Polda Aceh dan jajaran secara acak," pungkasnya. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00