Lewati Batas Waktu, 31 Pejabat di Aceh Singkil Belum Serahkan LHKPN 2019

KBRN, Singkil : Meski telah di berikan kelonggaran masa tenggang waktu hinggga April 2020, masih ada terdapat 31 Pejabat eselon II, III a, dan jabatan Auditor serta Bendahara Dinas yang mengelola anggaran di atas lebih dari 20 Milyar di Kabupaten Aceh Singkil, belum menyerahkan Laporan Hasil Kekayaan Pegawai Negara (LHKPN) tahunan untuk tahun 2019.

Hal itu di sampaikan Kasubbit Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian, (Admin LHKPN Aceh Singkil) Fazzrul ULa, kepada RRI. Selasa (27/10/2020) " Dari 74 Pejabat di Aceh Singkil yang tercatat di aplikasi wajib lapor. Sejauh ini, masih ada terdapat 31 pejabat lagi belum menyerahkan LHKPN." Sebut Fazzrul

Sementara itu, menyikapi masih adanya pejabat wajib lapor di Kabupaten Aceh Singkil yang belum menyerahkan LHKPN tersebut. Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Aceh Singkil, Ali Hasmi menegaskan. Sesuia dengan peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nomor 27 tahun 2016. Pejabat yang telah wajib lapor, namun tidak menyerahkan LHKPN terancam akan di kenakan Sanki administrasi.

" Sesuai aturan, pejabat yang tidak serahkan LHKPN akan di kenakan Sanki. Yaitu, berupa evaluasi jabatan yang sedang di emban pejabat itu sendiri."

Tambahnya Lebih lanjut di katakan Ali Hasmi, meskipun masa tenggang waktu pembuatan dan penyerahan Laporan Harta Kekayaan Pegawai Negara (LHKPN) telah berakhir. Namun dirinya, masih akan menunggu penyerahan LHKPN tersebut hinggga Akhir Oktober 2020 ini.

" Jika tidak juga lapor, terpaksa kita akan membuat laporan kepada pimpinan Daerah untuk di tindak lanjuti." Tandasnya

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00